DPRD Bontang Minta Pemkot Siapkan Data Akurat agar Kebijakan Tepat Sasaran

BONTANG — Legislator Bontang, Winardi, mengutarakan keprihatinan dia atas kebijakan pemerintah yang berpotensi tidak tepat sasaran akibat ketidakpastian data.

Dia mengaku, berdasarkan penelusurannya, bahwa Kota Bontang sampai hari ini belum punya database atau data terstruktur yang akurat di berbagai bidang.

Tentu saja kondisi itu membuat pemerintah sangat sulit menelurkan kebijakan yang tepat sasaran dan jelas tidak menguntungkan masyarakat.

Baca Juga: Dinamika Penyetaraan Jabatan Struktural ke Dalam Jabatan Fungsional di Kota Bontang

"Ada hal yang saya pernah coba riset, bahwa pola penerapan kebijakan bisa menjadi tidak tepat sasaran tanpa adanya data yang akurat," ucap Awing, saat ditemui awak media di ruangannya beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Tanggapan Dewan atas Kinerja Kepala Daerah Bontang

Politisi PDIP itu mencontohkan, kebijakan terkait bantuan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tidak mungkin tepat sasaran apabila datanya tidak akurat.

Misalnya, “Kita tidak pernah update soal nomor induk berwirausaha (NIB) mana yang masih berjalan, mana yang berhenti.”

“Maka, kalau ditanya berapa pelaku UMKM Bontang berdasar NIB yang keluar 3000 misalnya, namun ternyata faktanya di lapangan bisa saja lebih atau kurang," papar dia.

Hal serupa juga terjadi pada data kemiskinan yang belum terhimpun secara akurat. “Saya coba tanyakan di Dinas datanya berbeda dari Kementrian, juga berbeda dari data musyawarah kelurahan," bebernya.

Begitu juga dengan data stunting. Survei Kesehatan Indonesia atau SKI menunjukkan data yang berbeda dengan hasil dari penelusuran Pemkot Bontang.

Akhirnya, dalam beberapa waktu, Pemkot tidak begitu percaya dengan data tersebut.

Untuk itu, Awing, sapaannya, Pemkot harus serius menelisik data. Karena setiap kebijakan harus berbasis riset. Dan riset harus berbasis pada data.

"Kebijakan itu jelas sekali basisnya adalah riset. Sehingga menurut saya ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah," tandasnya.

Begitu juga dengan angka pengangguran di Bontang. Kota ini, yang dapat dikatakan paling kecil di Kaltim, malah persentase penganggurannya paling tinggi se-Kaltim.

"Cenderung kita yang tertinggi. Tapi kita tidak tau ukurannya apa. Makanya kita perlu database," prinsipnya. (Adv)