Bontang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang mendorong pemerintah daerah agar tidak bermain aman dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat kerja (raker) pembahasan optimalisasi PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah, Senin (22/6/2026), DPRD menilai masih banyak potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal.
Anggota DPRD Bontang, Winardi, menyoroti sejumlah sektor yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Salah satunya sektor retribusi pelayanan kesehatan yang dinilai belum mencerminkan potensi sebenarnya.
Dalam pembahasan, terungkap capaian pendapatan sektor pelayanan kesehatan melalui UPT Puskesmas dan UPT Laboratorium pada 2025 mampu mencapai sekitar Rp1,163 miliar. Namun, target yang ditetapkan untuk tahun 2026 justru berada di angka sekitar Rp800 juta.
Menurut Winardi, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi. Sebab, capaian tahun sebelumnya menunjukkan bahwa peluang peningkatan pendapatan masih terbuka lebar.
“Kalau tahun 2025 bisa mencapai Rp1 miliar lebih, kenapa target 2026 malah turun menjadi Rp800 juta? Ini yang perlu kita lihat. Jangan sampai kita terlalu takut memasang target,” tegas Winardi.
Ia menilai peningkatan PAD bukan hanya persoalan mengejar angka target, tetapi bagaimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu membaca dan mengembangkan potensi yang ada di sektor masing-masing.
“Kinerja pendapatan bukan hanya soal target tercapai atau tidak. Yang lebih penting bagaimana OPD berani melihat potensi yang ada. Kalau tidak berani memasang target, bagaimana kita bisa meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.
Selain persoalan target, Winardi juga meminta pemerintah daerah memperkuat validasi data antarinstansi. Menurutnya, sinkronisasi data menjadi kunci agar kebijakan peningkatan PAD benar-benar berdasarkan kondisi riil di lapangan.
“Kalau datanya berbeda-beda, kita akan sulit menentukan langkah. Yang harus kita lakukan adalah melihat potensi sebenarnya dari setiap sektor,” katanya.
Lebih lanjut, DPRD meminta agar pembahasan PAD tidak hanya terpaku pada pajak dan retribusi yang sudah berjalan, tetapi juga mulai menggali sumber pendapatan baru dari berbagai sektor, seperti perikanan, aset daerah, UMKM, hingga potensi ekonomi lainnya.
“Tidak harus langsung bicara angka besar. Yang penting kita petakan dulu potensi yang ada, kemudian bagaimana cara mengelolanya agar bisa memberikan kontribusi untuk daerah,” jelasnya.
Winardi menegaskan, dengan dukungan regulasi yang ada, pemerintah daerah harus lebih kreatif dan agresif dalam mencari peluang peningkatan PAD. Menurutnya, semakin besar PAD yang mampu dikumpulkan, maka semakin kuat pula kemampuan Bontang membiayai pembangunan secara mandiri.
“Potensi kita banyak, tinggal bagaimana keberanian dan kreativitas pemerintah daerah untuk mengelolanya,” pungkasnya.(Adv)
