KALTIM — Fraksi PKB DPRD Kaltim, Damayanti, menolak hasil kelayakan dan kepatuhan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kaltim.
Damayanti mengaku pihaknya di Fraksi PKB tidak diberikan ruang pertimbangan atau pun memberi pandangan terkait dengan keputusan tersebut.
“Keberadaan kami tak dianggap dan terabaikan. Tanpa diberi kesempatan memberikan padangan atau pendapat perihal penentuan Anggota KPID,” ucap Damayanti dalam keterangan tertulisnya yang diterima katakaltim, Kamis 20 November 2025.
Dia menegaskan bahwa DPRD adalah lembaga yang mewakili rakyat, dan seharusnya tidak saling baku hantam.
“Mohon ini menjadi perhatian dan atensi teman-teman. Kalau di Internal lembaga saja kita saling sikut dan menjatuhkan, bagaimana kita bisa saling menguatkan? tegasnya.
Lebih jauh Damayanti menerangkan, apabila melihat dari sisi struktural di Karang Paci, PKB berhasil memegang satu kursi pimpinan, dalam hal ini Wakil Ketua III DPRD Kaltim.
Terlebih lagi Ketua Komisi I yang membidangi
persoalan pengelolaan informasi adalah Anggota Fraksi PKB.
Damayanti merasa bahwa situasi ini menjadikan dirinya seolah-olah tertindas sebagai satu-satunya Ketua Fraksi Perempuan.
“Saya merasa ini bentuk diskriminasi yang dilakukan teman-teman terhadap sebagai satu-satunya ketua Fraksi Perempuan,” tandasnya.
Untuk itu dirinya mengingatkan bahwa DPRD Kaltim periode ini baru saja dilantik. Jangan sampai dalam perjalanan singkat ini sudah melahirkan kegaduhan di lembaga wakil rakyat.
“Kebersamaan kita masih panjang. Ini baru tahun pertama kita sama-sama. Besar harapan saya toloransi dan saling support bisa terjalin dengan baik,” harapnya.
Redaksi berupaya melakukan konfirmasi ke Ketua Tim uji kelayakan calon anggota penyiaran di tubuh DPRD Kaltim, Agus Suwandy, tapi sejak Kamis 20 November sampai Sabtu 22 November belum juga ada respons.
Saat redaksi mencoba mengonfirmasi dengan mengikuti rapat paripurna pada Jumat 21 November di Karang Paci, Suwandy juga tidak kelihatan. (Ali)
