GMNI Bersama BEM STIPER Kutim Gelar Unjuk Rasa Soroti Tindakan Dinas PUPR Kutim

KUTIM — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bersama BEM Stiper Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar aksi demonstrasi di Simpang 3 Jalan Pendidikan Sangatta, Selasa 18 Februari 2025.

Gerakan yang mengambil perhatian pengendara jalan ini, merupakan reaksi atas viralnya aksi joget-joget oleh sejumlah pejabat di Dinas PUPR Kutim.

Dalam orasinya, Ketua Umum GMNI Kutim, Deo Datus Feran Kacaribu mengatakan, "Fasilitas yang dibayar oleh negara, tapi mereka malah gunakan itu untuk sesuatu yang tidak layak, mereka mempermalukan daerah kita," ujar Deo.

Baca Juga: Pembagi Uang dalam Aksi Joget-joget di Dinas PUPR Kutim Diduga adalah Kontraktor

Deo juga mengajak para pendomo untuk mereka ulang adegan aksi joget dan sawer yang dilakukan oleh pejabat Dinas PUPR Kutim.

"Apakah perilaku seperti ini yang mencerminkan pejabat kita? Apakah anggaran Bimtek dan Dinas Luar belum cukup menyengsarakan masyarakat?," geramnya.

Sementara itu, Presbem Stiper Kutim, Gideon, mengatakan masyarakat Kutim saat ini tidak lagi buta melihat kebobrokan pemerintah.

"Sakit betul hati kita lihat orang joget-joget buang duit, di tengah masyarakat yang kelimpungan mau dapat gas murah, di tengah kondisi yang tiap tahun banjir di sangatta," tandasnya.

Adapun tuntutan dalam aksi demonstrasi tersebut antara lain:

1. Mendesak BKPSDM Kutim dan penegak hukum agar segera mengusut tuntas kejadian dinas PUPR Kutim, termasuk keterlibatan kontraktor dalam aksi sawer.

2. Meminta penegakan hukum melalui aturan sesuai UU ASN, UU Antikorupsi, serta peraturan bupati kutim nomor 17 tahun 2014 tentang kode etik pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten kutai timur.

3. Mendesak Bupati Kutai timur, Ardiansyah Sulaiman agar segera menanggapi kasus ini,dan memberikan informasi jelas kepada publik.

4. Mendesak Plt Kepala Dinas PUPR Kutai Timur, Agar segera memberikan klarifikasi kepada publik serta seluruh ASN yang terlibat didalam video yang beredar.

Mereka menegaskan, dalam 7 hari kerja, jika tidak ada eksekusi pemerintah, Massa Aksi akan kembali turun ke jalan bersama seluruh masyarakat dan mahasiswa Kutim. (Ca)