KALTIM — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim capai sekitar Rp20 triliun. Namun, yang digelontor ke pembangunan fisik hanya Rp3 triliun. Tidak lebih.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, saat menggelar Coffee Break bersama para jurnalis se-Kaltim di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Sabtu 26 Juli 2025 lalu.
"Betul Rp20 triliun. Betul. Tetapi ada Rp7 triliun lebih yang tidak bisa dipergunakan," ungkap Rudy dalam sesi diskusi terbuka itu.
Menurutnya, dana yang tidak bisa digunakan sebagian besar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Kata Rudy, sektor ini memang menghasilkan sekitar Rp6 triliun. Namun 70 persen di antaranya merupakan hak pemerintah kabupaten dan kota.
"Kalau Rp6 triliun, Rp4,8 triliun itu harus dikeluarkan karena itu punya kabupaten/kota. Kita cuma punya Rp1,2 triliun. Ah, sudah hilang Rp4,8 triliun," jelas Rudy.
Selain itu, dana lain yang tak bisa dimanfaatkan berasal dari skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang mengelola sejumlah rumah sakit besar milik Pemprov Kaltim seperti RSUD Abdul Wahab Sjahranie di Samarinda dan RS Kanudjoso Djatiwibowo di Balikpapan.
"Dana BLUD kira-kira kurang lebih sekitar Rp1,2 triliun. Maka 6 triliun dana itu dari 20 triliun enggak bisa diapa-apain," tambahnya.
Rudy juga menyebut bahwa dana SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran) dari tahun sebelumnya turut masuk dalam hitungan APBD 2025. “Jadi anggaran kita kemarin tidak sampai Rp20 triliun sebenarnya, macam-macam lah itu," kata dia.
Rudy merinci sebagian besar anggaran lainnya juga terserap untuk organisasi kemasyarakatan dan lembaga keagamaan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), Baznas, KONI, Kormi, dan berbagai paguyuban yang tersebar di Bumi Etam.
"Banyak sekali, termasuk di dalamnya ormas-ormas keagamaan, paguyuban-paguyuban, termasuk di dalamnya MUI, termasuk Baznas, KONI, Kormi, macam-macam itu," ucap Rudy.
Setelah seluruh potongan dan kewajiban anggaran tersebut dikurangi, Rudy menyatakan bahwa dana yang benar-benar tersedia untuk pembangunan fisik dan infrastruktur di Kaltim hanya sekitar Rp3 triliun.
"Jadi kira-kira ya, setelah keluar semuanya itu, dana yang hanya untuk membangun (fisik) Kalimantan Timur ini tidak lebih daripada Rp3 triliun," bebernya. (*)
