SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengakui realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 belum mencapai target.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kaltim, di Jalan Teuku Umar, karang Paci, Samarinda, pada Senin (22/6/2026) malam.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menjelaskan, capaian yang belum optimal dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kondisi ekonomi global hingga kebijakan fiskal pemerintah pusat.
“Pemerintah terus memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui optimalisasi pendataan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak,” ujar Seno.
Rapat tersebut membahas jawaban pemerintah atas pandangan fraksi terkait Nota Keuangan dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Salah satu yang menjadi sorotan ialah kinerja pendapatan daerah. Data yang disampaikan, realisasi pajak daerah sepanjang 2025 baru mencapai 86,78 persen dari target.
Untuk meningkatkan capaian, Pemprov Kaltim mendorong digitalisasi layanan perpajakan.
“Mengoptimalkan digitalisasi layanan dan memperluas akses pembayaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat,” ungkapnya.
Selain pajak, Pemprov juga mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tim terpadu.
Dari pendataan terhadap 726 perusahaan sektor sumber daya alam, ditemukan potensi 14.444 unit kendaraan bermotor, 2.562 unit alat berat, serta potensi pajak air permukaan sebesar 3,1 juta meter kubik.
Dalam forum tersebut, Seno juga menyinggung kurang salur dana bagi hasil (DBH) tahun 2023–2024 yang mencapai Rp1,91 triliun.
“Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah pusat untuk penyelesaian kurang salur dana bagi hasil,” jelas Seno.
Ia menegaskan, Pemprov Kaltim masih memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam.
“Kami memperjuangkan keadilan fiskal agar porsi dana bagi hasil lebih sesuai dengan kontribusi Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil,” katanya.
Hal yang menarik, Pemprov mulai mengembangkan sumber pendapatan baru dari sektor ekonomi karbon dengan potensi sekitar Rp300 miliar.
“Potensi ekonomi karbon masih terus kami dorong bersama kementerian terkait dan lembaga internasional,” jelasnya.
Di samping itu, Salah satu strategi yang ditempuh ialah mempercepat hilirisasi industri demi mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif.
“Transformasi ekonomi terus diarahkan melalui hilirisasi industri untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif,” pungkasnya. (Deni)
