KALTIM — Jelang tutup tahun 2025, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memberi kiat agar para pejabat, khususnya pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), bisa terhindar dari persoalan hukum dan tindak pidana korupsi.
Pesan itu disampaikan Rudy Mas’ud saat memimpin Morning Briefing di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim Jalan M Yamin, Senin 22 Desember 2025.
"Ada tiga cara agar kita terhindar dari korupsi. Mudah sekali. Jangan lakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya orang lain, diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Jangan mark up dan kegiatan fiktif," tandasnya.
Gubernur yang akrab disapa Harum itu mengatakan akhir tahun biasanya OPD bekerja keras demi mencapai serapan anggaran tinggi.
Padahal kata dia, bukan saja kuantitasnya, tapi kualitas program pembangunan yang harusnya bisa dinikmati masyarakat.
Tahun-tahun ke depan, Gubernur Harum mau ada perubahan jelas. Bukan semata-mata laporan yang rapi. Tapi kerja lebih cepat dengan tanggung jawab besar.
Kerja-kerja pembangunan sudah harus dikejar dan dituntaskan pada semester 1 dan 2. Bukan menumpuk di akhir tahun anggaran.
Untuk itu, Gubernur Harum sangat berharap dukungan kepala OPD agar program bisa diselesaikan sesuai perencanaan. Artinya, APBD jangan didiamkan.
"APBD itu bukan untuk diparkir. Sebab satu rupiah pun itu harus memberi manfaat bagi rakyat," lanjut Gubernur.
Semakin cepat APBD terserap, maka ekonomi masyarakat akan ikut bergerak positif. Tahun depan evaluasi akan dilakukan setiap bulan, maksimal tiga bulan sekali agar semua program bisa dikendalikan dan terlaksana sesuai target.
Gubernur Harum juga tidak ingin mendengar banyak alasan tentang kesulitan dan hambatan. Misal kebijakan dinamis pusat atau kondisi ekonomi yang sedang bergerak negatif.
"Kalau ekonomi lesu, ya effort (upaya) kita yang dinaikkan. Bukan ikut lesu," tegas Gubernur.
Para pimpinan OPD juga diminta memiliki keberanian untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan.
"Jabatan itu untuk para pemberani. Kalau penakut, jadi staf saja. Sebab ketakutan kita tidak akan menyelesaikan masalah," ucap Gubernur memberi motivasi.
Sebaliknya, jika seseorang hanya ingin uang yang banyak, sebaiknya mereka tidak memilih menjadi pegawai.
"Jadi pengusaha saja. Sebab kalau pegawai duitnya banyak, orang pasti bertanya-tanya, duitnya dapat dari mana," sambung Gubernur.
Orang nomor satu Kaltim itu juga berpesan agar seluruh OPD mendukung akuntabilitas pengelolaan APBD.
Caranya melengkapi administrasi pertanggungjawaban keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan yang benar.
Serta melengkapi semua kegiatan dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Saya berharap Kaltim tetap bisa mempertahankan opini WTP dari BPK RI. Jangan sampai disclaimer," tegas Gubernur.
"Selamat menyambut tahun baru, harapan baru. Mari kita mulai dengan perubahan dan semangat baru," tutup Gubernur.
Hadir secara virtual Wagub Seno Aji dan Sekda Sri Wahyuni bertindak sebagai moderator. (Agu)
