Balikpapan — Menjelang penghujung tahun, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan kembali memperketat langkah pengawasan terhadap harga dan ketersediaan bahan pokok, khususnya komoditas beras yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi atas potensi kenaikan harga maupun upaya penimbunan yang kerap terjadi menjelang masa libur panjang dan perayaan akhir tahun.
Pengawasan dilakukan pada Jumat (14/11/2025) pagi dengan menyasar sejumlah titik distribusi dan penjualan beras seperti gudang distributor, gerai ritel modern, hingga pedagang di pasar tradisional. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Balikpapan, AKP Zeska Julian, selaku Ketua Satgas Pangan Kota Balikpapan.
AKP Zeska menyampaikan bahwa berdasarkan temuan terakhir di lapangan, pasokan beras di Balikpapan dinilai dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa belum ditemukan indikasi praktik penimbunan ataupun upaya lain yang dapat memicu kelangkaan.
“Dari hasil pengecekan, stok di tingkat distributor maupun pedagang pasar masih dalam batas aman. Tidak ada gejala kelangkaan yang perlu dikhawatirkan masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, pihak Satgas tetap menerapkan pola pengawasan berkala untuk memastikan stabilitas pasar tetap terjaga serta mencegah spekulasi harga yang berpotensi merugikan konsumen. AKP Zeska mengingatkan pedagang agar mengikuti ketentuan penjualan sesuai kebijakan pemerintah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan, Haemusri Umar, mengakui bahwa sebagian besar pedagang telah menjual beras sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, masih terdapat sejumlah pedagang yang menjual di atas HET akibat mendapat stok dari tangan kedua atau ketiga, bukan dari distributor resmi. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama terjadinya selisih harga di lapangan.
Saat ini HET untuk beras premium ditetapkan sebesar Rp15.400 per kilogram, sedangkan beras medium Rp14.000 per kilogram. Meski demikian, pantauan harga di beberapa pasar rakyat menunjukkan harga mencapai Rp16.000 per kilogram. Menurut Haemusri, pemerintah daerah akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Bagian Ekonomi Setdakot guna mencari solusi agar harga kembali sesuai standar.
Ia juga menilai bahwa perlu ada evaluasi HET dari pemerintah pusat karena penyesuaian terakhir dinilai tidak lagi relevan dengan situasi pasar. Meski demikian, Disdag memastikan bahwa distribusi bahan pokok tetap lancar dan tidak ada gangguan yang dapat memengaruhi ketersediaan pasokan.
“Kami terus melakukan komunikasi intensif dengan pelaku usaha agar masyarakat merasa aman dan tidak cemas menjelang pergantian tahun,” tegasnya.
