BONTANG — Polemik terkait penerapan retribusi parkir di kawasan wisata Bontang Kuala mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Bontang.
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, turun langsung menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna menyerap berbagai aspirasi masyarakat, Minggu (10/5/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, pelaku UMKM, hingga warga Bontang Kuala.
Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Bontang, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, serta pemerintah kelurahan setempat.
Dalam forum itu, Andi Faiz menegaskan DPRD ingin memastikan kebijakan retribusi parkir yang diterapkan di kawasan wisata tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Menurutnya, seluruh masukan dari warga menjadi bahan penting dalam proses evaluasi kebijakan agar penerapannya tetap berpihak kepada masyarakat dan pelaku usaha lokal.
“Kami ingin memastikan kebijakan yang diambil tidak memberatkan masyarakat,” ucapnya.
Ia menjelaskan, penerapan Peraturan Daerah terkait retribusi tersebut masih berada dalam tahap uji coba.
Karena itu, pemerintah bersama DPRD akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Andi Faiz juga mengungkapkan bahwa dalam dua hari pelaksanaan, pendapatan retribusi di kawasan wisata Bontang Kuala mengalami peningkatan signifikan.
Jika sebelumnya hanya berada di kisaran Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan, kini potensi pendapatan tercatat mencapai sekitar Rp10 juta per bulan.
Menurutnya, peningkatan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif bagi aktivitas ekonomi warga.
“Ini perkembangan yang harus kita kaji bersama,” ucap politisi Golkar itu.
Ia menambahkan, pemerintah tidak menutup kemungkinan melakukan relaksasi atau penyesuaian aturan apabila kebijakan tersebut dinilai memberatkan masyarakat maupun pelaku UMKM yang menggantungkan aktivitas ekonomi di kawasan wisata Bontang Kuala.
“Prinsipnya, kebijakan harus adil dan tidak membebani,” tegasnya.
Langkah DPRD Bontang menggelar dialog terbuka ini pun diapresiasi masyarakat karena dinilai menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan warga dalam mencari solusi terbaik terkait pengelolaan kawasan wisata sekaligus peningkatan pendapatan daerah. (Adv)
