BONTANG — Politisi NasDem Muhammad Sahib soroti langkah Pemerintah Kota Bontang (Pemkot) dalam memperjuangkan tambahan anggaran dari pusat.
Anggota DPRD Kota Bontang itu menerangkan saat ini kondisi keuangan daerah semakin terbatas. Tercekik. Banyak program yang dipangkas. Termasuk janji politik Wali Kota Bontang.
Belum lagi, kata dia, pemangkasan anggaran juga dirasakan pemerintah provinsi. Kondisi ini tentunya membuat Bontang tak bisa lagi terlalu banyak mengandalkan dukungan pemerintah provinsi.
“Kita sama-sama tahu bahwa keuangan kita ini memang dipangkas habis-habisan oleh pusat. Pusat sampai ke provinsi, provinsi juga begitu ke daerah,” ucapnya kepada katakaltim, Jumat 11 September 2026.
Perkuat Komunikasi Politik
Ibe, sapaan dia, menerangkan salah satu langkah yang bisa ditempuh Pemkot Bontang adalah memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait.
“Tinggal yang kita harapkan bagaimana strategi wali kota berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar ada kegiatan-kegiatan secara langsung, baik itu yang berupa fisik atau tambahan keuangan untuk jatuh ke Bontang,” ucapnya.
Katanya, dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah harus melakukan strategi melalui pendekatan politik. Selain itu, sulit.
“Di luar daripada itu tidak ada yang bisa dilakukan,” tukasnya.
Janji Politik
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang itu menerangkan, jika usulan Pemkot Bontang berjalan baik, Pemkot tetap harus melakukan evaluasi.
Utamanya untuk pelayanan dasar bagi masyarakat. Seperti pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur.
Sebab, menurutnya, program-program yang turun ke daerah tidak terlepas dari janji politik kepala daerah yang perlu diprioritaskan.
“Program-program yang jatuh ke daerah itu selalu berdasarkan janji politik. Ada namanya kemarin janji politik, mana yang perlu diprioritaskan. Itu kan tidak bisa lari dari situ,” katanya.
Ia mencontohkan janji politik Neni Moerniaeni-Agus Haris. Misalnya seragam sekolah dan pendidikan gratis secara penuh.
Namun, di sisi lain, ada kebutuhan yang masuk mandatory spending atau belanja wajib yang harus dipenuhi pemerintah, seperti anggaran pendidikan.
“Hal-hal lain mungkin ada pembangunan, ada pembangunan yang betul-betul tidak bisa disingkirkan karena dia prioritas,” terangnya.
Sahib juga lebih jauh menyoroti janji politik alokasi Rp200 juta untuk setiap RT di Kota Bontang.
Menurutnya, program tersebut masih menghadapi persoalan. Sebab kemampuan keuangan daerah sangat terbatas.
“Janji politik saja itu tidak terealisasi. Misalnya Rp200 juta untuk setiap RT. Itu kan bermasalah. Karena memang keuangan kita yang tidak mampu tahun ini dan bahkan tahun depan,” paparnya.
Masalah BPJS
Lebih jauh lagi Ibe juga menyinggung fenomena ribuan warga Bontang yang kehilangan bantuan iuran BPJS Kesehatan usai pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim menghentikan pembayaran premi.
“Nah, ini hal-hal yang perlu diusahakan pemerintah bagaimana caranya untuk menambal hal-hal tersebut,” pintanya.
Kata Ibe, masalah semacam itu sebenarnya perlu disampaikan langsung kepada pemerintah pusat.
Sebab, ada kebutuhan warga yang bersifat wajib dan tidak bisa dihentikan, sementara kemampuan anggaran daerah tidak mencukupi.
“Jadi, betul-betul pemerintah itu harus menghadap ke pusat dan meminta bahwa ada hal-hal yang tidak bisa tidak dikerjakan, tetapi kita tidak punya uang. Itulah yang harus disampaikan ke pusat,” pungkasnya. (Cca)
