KUTIM — Capaian kinerja Pemerintah Kutai Timur (Kutim) tahun 2025 sangat tinggi. Sebut saja luar biasa. Moncer. Mencapai 91,74 persen.
Tapi, angka tersebut membuat kaget. Sebab berbanding terbalik dengan kondisi pertumbuhan ekonomi daerah yang ‘ngos-ngosan’. Terjadi pelambatan signifikan.
Pertumbuhan ekonomi Kutim hanya 1,05 persen. Turun drastis dari 9,82 persen pada tahun sebelumnya.
Fakta itu terungkap dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kutim, Senin 30 Maret 2026.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menyebut laporan tersebut jadi gambaran capaian pembangunan di tengah masa transisi perencanaan daerah.
"Laporan ini juga merefleksikan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa transisi perencanaan pembangunan daerah," ucap Bupati.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah terealisasi sekitar Rp8,55 triliun atau 86,50 persen dari target.
Pendapatan ini masih didominasi transfer pemerintah pusat. Mencapai Rp7,92 triliun atau 84,56 persen.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang melampaui target hingga 125,04 persen dengan realisasi Rp551,66 miliar.
Tapi, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil ketimbang ketergantungan pada dana transfer.
Di sisi belanja, realisasi anggaran mencapai Rp8,58 triliun atau 85,91 persen.
Belanja terbesar masih terserap pada operasi, khususnya belanja pegawai Rp2,06 triliun serta belanja barang dan jasa Rp2,36 triliun.
Adapun belanja modal mencapai Rp2,92 triliun. Alokasi terbesar pada pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi sekitar Rp1,73 triliun.
Indikator makro daerah menunjukkan capaian relatif stabil, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 76,48, tingkat kemiskinan 8,07 persen, pengangguran terbuka 6,20 persen, serta indeks gini 0,305.
Perlambatan ekonomi disebut dipicu oleh melemahnya sektor pertambangan, yang selama ini tentu saja menjadi tulang punggung ekonomi Kutim.
Kondisi ini sekaligus memperlihatkan tingginya ketergantungan daerah terhadap sektor tersebut.
Pun demikian, pemerintah daerah menilai mulai tumbuhnya sektor non-pertambangan sebagai sinyal positif.
Terutama pada pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan jasa.
"Fenomena ini menjadi sinyal positif bagi upaya mendorong transformasi ekonomi daerah menuju struktur perekonomian yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan tidak semata-mata bergantung pada sektor pertambangan," jelas Ardiansyah.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah juga mengklaim peningkatan pada sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur.
"LKPJ ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat melalui DPRD. Ini juga menjadi wujud komitmen kami dalam menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memperkuat sinergi dengan DPRD sebagai mitra strategis," tuturnya.
LKPJ tersebut selanjutnya akan dibahas DPRD Kutim untuk diberikan catatan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah. (Caca)
