SAMRINDA — Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menghadiri diskusi publik yang digelar media Arusbawah.co di Gedung Science Learning Center Universitas Mulawarman dengan tema “Probebaya Tanpa AH, Bisa?”.
Dalam forum tersebut, Helmi menyoroti keberlanjutan program Probebaya setelah masa jabatan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, berakhir.
Helmi menyampaikan sesuai ketentuan regulasi, Andi Harun tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai Wali Kota Samarinda pada periode berikutnya. Sebab Andi Harun sudah menjabat dua periode.
Ia menilai kontestasi politik di 2029 akan menghadirkan figur-figur baru dalam kepemimpinan Kota Tepian.
“Tentu ke depan pasti ada pemimpin-pemimpin baru yang akan ikut dalam kontestasi 2029,” ujar Helmi.
Meski demikian, Helmi menegaskan program Probebaya yang tengah berjalan sebagai program yang baik dan berdampak langsung ke lapisan masyarakat di tingkat Rukun Tetangga (RT).
“Program Probebaya ini menurut pandangan saya program yang bagus yang sudah memberi dampak sampai di tingkat RT,” ucapnya.
Siapapun yang nantinya terpilih memimpin Samarinda di periode mendatang, sudah sepatutnya melanjutkan program yang dinilai membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Siapapun yang akan melanjutkan kepemimpinan, (atau misalnya) saya juga diberi amanah, tentu program ini kita akan melanjutkan. Saya ibaratnya tidak malu-malu untuk mencontoh itu karena program itu bagus,” tegas Helmi.
Sebagai kader Gerindra, Helmi juga menyinggung posisi Andi Harun yang berasal dari partai yang sama.
Menurutnya, kader Gerindra memiliki tanggung jawab moral untuk melanjutkan program-program yang sudah terbukti baik.
“Kemudian yang kedua Pak Andi Harun ini adalah kader Gerindra. Nah, kader Partai Gerindra. Tentunya harus ada kader Gerindra yang melanjutkan program ini. Karena programnya bagus,” katanya.
Selain keberlanjutan, Helmi mendorong agar program Probebaya ke depan dapat ditingkatkan kualitas dan cakupannya. Ia menyebut program tersebut perlu naik kelas agar manfaatnya semakin luas dan signifikan.
“Nah, kemudian yang ketiga program ini perlu naik kelas. Program ini sudah bagus. Tapi program ini supaya ke depan juga bagus harus levelnya dinaikkan naik kelas,” ujarnya.
Menurut Helmi, peningkatan tersebut bisa dilakukan melalui penyesuaian anggaran sesuai kemampuan APBD, serta memperkuat kolaborasi antar-RT dalam pelaksanaan program.
“Naik kelas itu bagaimana? Ya, tentu nanti dananya mungkin nanti ditambah bukan aja Rp100 juta, bisa nanti ditambah berapa sesuai dengan kemampuan APBD,"
"Nah, kemudian juga nanti kita bisa kolaborasi. Jadi bukan satu RT aja, nanti beberapa RT nanti dikolaborasi yang bagus-bagus tentu nanti juga mendapat reward,” sambungnya menukas.
Ia menegaskan, setiap anggaran yang digelontorkan melalui program tersebut harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Samarinda.
“Nah, jadi kita mengeluarkan anggaran itu juga dampaknya juga terasa bagi Kota Samarinda,” pungkas Helmi. (Ali)
