BONTANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dapat dukungan Rp100 miliar dari Bank Dunia (World Bank) melalui program Local Services Delivery Improvement Project (LSDP).
Bantuan tersebut diarahkan untuk membenahi pengelolaan sampah, termasuk pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kota Bontang.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan program LSDP merupakan program dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bekerja sama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dengan pendanaan dari Bank Dunia.
"Kita mendapatkan bantuan dana program LSDP Kementerian Dalam Negeri bekerja sama Kementerian LH dana dari World Bank World," ucapnya, Senin (26/10/2026).
Mendapatkan bantuan tersebut, kata Neni, prosesnya panjang. Pemkot Bontang telah mengajukannya sejak tahun 2024.
“Kami berjuang sejak 2024. Ada 30 daerah yang lolos, Bontang salah satunya,” tukas Neni.
Politisi Golkar itu menilai keberhasilan tersebut menjadi kabar baik bagi Kota Taman.
Dukungan dana Rp100 miliar dari Bank Dunia bisa memperkuat pelaksanaan berbagai program lingkungan yang selama ini terkendala karena keterbatasan anggaran.
Kondisi TPA
Lebih lanjut Wali Kota menerangkan bahwa kondisi TPA di Bontang saat ini semakin terbatas daya tampungnya. Masa operasional TPA diperkirakan hanya tersisa sekitar 18 bulan.
"Kita (TPA) yang ada ini kan sekarang usianya sudah tinggal 18 bulan," ungkapnya.
Di sisi lain, Neni menyebut pembangunan TPA baru membutuhkan anggaran besar.
Karena itu, melalui dukungan program LSDP ini dapat membantu Pemkot Bontang menyiapkan langkah membenahi sistem pengelolaan sampah.
"Kita butuh biaya yang banyak kalau kita ingin bangun TPA baru," tuturnya.
Namun, bantuan tersebut melalui mekanisme reimbursement atau penggantian biaya.
Ia menjelaskan pemerintah perlu lebih dulu merealisasikan belanja sesuai ketentuan sebelum mengajukan penggantian biaya.
Olehnya, Neni meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengikuti persyaratan World Bank.
"Saya minta Bappeda dan DLH untuk disesuaikan dengan persyaratan Bank Dunia," pungkasnya. (yub)
