KUKAR — Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Tiga Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Daerah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (4/5/2026).
Aksi ini menjadi bentuk akumulasi kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan dan polemik yang dinilai merugikan masyarakat.
Aliansi yang terdiri dari Remaong Kutai Berjaya (RKB), Kayuh Baimbai, dan Remaong Kutai Menamang (RKM) menyuarakan delapan tuntutan yang ditujukan langsung kepada DPRD Kukar.
Isu yang diangkat pun beragam, mulai dari penertiban kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, transparansi anggaran daerah, hingga dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu.
Dalam orasinya, massa secara tegas mendesak Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, untuk mundur dari jabatannya. Desakan ini muncul setelah berbagai pernyataan dan kebijakan yang dinilai memicu kegaduhan publik.
Koordinator aksi yang juga Ketua Umum RKB, Hebby Nurlan Arafat, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi daerah.
“Aksi damai ini adalah respons atas berbagai kebijakan dan pernyataan yang belakangan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Kami ingin DPRD kembali pada fungsi utamanya sebagai representasi rakyat,” ujarnya.
Salah satu tuntutan utama massa adalah penolakan terhadap kebijakan penertiban di kawasan Tahura Bukit Soeharto yang dinilai berpotensi menggusur masyarakat tanpa solusi yang adil. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada rakyat kecil.
Selain itu, massa juga menyoroti penggunaan aula DPRD Kukar oleh organisasi GRIB Jaya yang disebut belum memiliki izin resmi serta belum terdaftar di Kesbangpol Kukar. Hal ini dinilai mencederai netralitas lembaga dan berpotensi memicu konflik sosial.
Tak hanya itu, aliansi juga menuntut transparansi penuh dalam pengelolaan APBD Kukar 2026, termasuk langkah konkret mengatasi potensi defisit anggaran.
Mereka juga mengecam pernyataan terkait penggunaan masjid sebagai tempat menginap dalam rangka efisiensi anggaran yang dinilai tidak pantas dan menyinggung nilai-nilai keagamaan.
Dalam tuntutan lainnya, massa menolak wacana pelemahan demokrasi, termasuk gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Mereka menegaskan bahwa kedaulatan rakyat harus tetap menjadi prinsip utama dalam sistem demokrasi.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Hingga berita ini diturunkan, massa masih menunggu tanggapan resmi dari pihak DPRD Kutai Kartanegara atas tuntutan yang disampaikan.
Aksi ini menjadi sinyal kuat meningkatnya tekanan publik terhadap lembaga legislatif daerah, sekaligus cerminan meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat. (Sap)
