Balikpapan – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kota Balikpapan berlangsung dengan nuansa berbeda. Tidak hanya menjadi seremoni tahunan, momentum ini berubah menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan kalangan pekerja yang menyuarakan berbagai aspirasi penting, terutama terkait penghapusan sistem outsourcing.
Kegiatan yang digelar di Auditorium Balai Kota Balikpapan pada Jumat (1/5/2026) tersebut dihadiri ratusan perwakilan buruh dari berbagai serikat pekerja. Mengusung tema “Kolaborasi Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja”, forum ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerja.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja. Ia bahkan mengaku memiliki kedekatan emosional dengan dunia buruh karena pernah merasakan langsung menjadi pekerja lapangan.
“Saya hadir bukan hanya sebagai wali kota, tetapi juga bagian dari keluarga besar buruh. Saya memahami bagaimana kehidupan pekerja karena saya pernah menjalaninya,” ujar Rahmad.
Ia menambahkan bahwa pengalaman masa lalunya sebagai tenaga bongkar muat hingga memimpin Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) menjadi dasar kuat dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada pekerja.
Dalam paparannya, Rahmad juga menyebut kondisi ekonomi Balikpapan yang relatif stabil, dengan angka kemiskinan berada di kisaran 1,8 persen. Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator positif dari pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi dan terbukanya lapangan kerja.
Namun di balik capaian tersebut, suara kritis buruh tetap mencuat. Perwakilan Forum Komunikasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kota Balikpapan, Budi Satria, secara tegas menyampaikan tuntutan penghapusan sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja.
“Setiap tahun kami harus menghadapi ketidakpastian kontrak. Kondisi ini membuat pekerja tidak memiliki rasa aman dalam bekerja,” ungkap Budi.
Selain itu, buruh juga mendorong kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) serta penguatan hubungan industrial yang lebih adil dan berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Rahmad menyatakan dukungannya terhadap aspirasi buruh, termasuk soal penghapusan outsourcing. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah pusat.
“Kami di daerah akan memfasilitasi dan menyampaikan aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi,” tegasnya.
Ia juga mencontohkan praktik di perusahaan yang pernah dikelolanya, di mana pekerja dengan kinerja baik berkesempatan diangkat menjadi pegawai tetap setelah dua tahun bekerja.
Di akhir acara, Rahmad mengajak semua pihak untuk terus membangun komunikasi terbuka dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan.
“Kalau kita duduk bersama dan berdialog, peluang solusi akan jauh lebih besar,” tuturnya.
Peringatan May Day 2026 di Balikpapan pun berlangsung tertib dan kondusif, sekaligus menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan antara pekerja dan pemerintah demi menciptakan iklim kerja yang lebih adil dan sejahtera.(adv Diskominfo Balikpapan)
