KALTIM — Belakangan ramai diperbincangkan PDI Perjuangan melalui surat edaran 24 Februari 2026 melarang semua kadernya terlibat dalam bisnis atau mencari keuntungan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Orang-orang meragukan: jangan sampai ada kader PDI Perjuangan di Kaltim yang terlibat dalam program MBG dan tidak mengikuti surat edaran Ketua DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri itu.
Dan apa juga alasan partai berlambang kepala banteng itu melarang kadernya terlibat dalam program MBG milik Presiden Prabowo?
Menanggapi itu, Sekretaris PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengatakan PDI Perjuangan mengeluarkan sikap tegas semacam itu lantaran program MBG tidak optimal.
“Ibu Ketua Umum melihat program MBG banyak yang berjalan itu kurang maksimal gitu,” ucap Ananda ditemui waktu dia berkunjung ke Kota Bontang Minggu lalu.
Wakil Ketua DPRD Kaltim itu mengatakan, fokus MBG sebenarnya meningkatkan gizi untuk generasi penerus bangsa. Tapi ada kendala signifikan ditemui di lapangan.
“Tapi kan banyak di beberapa wilayah yang makanannya kurang. Saya enggak bilang semuanya ya. Tapi kurang sesuai lah dengan fokus meningkatkan gizi itu. Itu yang menjadi konsen pertama,” tuturnya.
Kedua, sambung Ananda, pihaknya menilai anggaran program MBG sebagian besar berasal dari porsi yang sebenarnya ditujukan pada kualitas peningkatan pendidikan.
Tapi, sayang sekali, sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia masih sangat minim. Katanya masih banyak sekolah yang butuh perbaikan kelas atau ruangan. Ditambah lagi masalah kesejahteraan guru-gurunya.
“Itu kan yang menjadi fokus utama dari Ibu Ketua Umum,” tuturnya.
Ananda menambahkan, sebenarnya Megawati pernah juga merancang program semacam ini: program perbaikan gizi. Tapi dia menekankan program semacam ini harus tepat sasaran. Tidak boleh sembarangan.
Jangan sampai wilayah yang dianggap sebagian besar anak-anak sekolahnya sudah cukup gizi, tapi disamaratakan dengan daerah yang anak-anaknya mayoritas kekurangan gizi.
“Misalkan kayak di Indonesia Timur di Papua atau di Kalimantan Timur, mana (daerah) yang gizinya belum baik. Kita harus lihat angka. Itu dulu pernah seperti itu,” tuturnya.
Tapi, disayangkannya, program MBG Presiden Prabowo ini menyasar seluruh wilayah. Pada gilirannya berdampak terhadap pemangkasan anggaran yang tidak seharusnya terpangkas.
“Kalau ini kan merata ya. Dan banyak membuat program-program yang harusnya untuk sarana-prasarana pendidikan dan juga kesejahteraan guru itu jadi terpangkas. Itu yang membuat kita bersuara,” tuturnya.
Ditanyai ihwal kader PDI Peruangan di Kaltim yang berpotensi melanggar edaran DPP PDI Perjuangan, Ananda menyatakan tidak ada kader sama sekali yang melanggar itu.
Tapi, jika pun nantinya ada yang melanggar edaran tersebut, mereka akan langsung dibawa ke DPP PDI Perjuangan untuk dimintai keterangan.
“Saya sudah cek enggak ada sih. (Tapi kalau ada, red) langsung kami serahkan ke Ketua Umum dan DPP Partai,” tandasnya. (Agung)
