PENAJAM – Pengisian lima jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum akan dilakukan dalam waktu dekat.
Meski seluruh tahapan seleksi terbuka telah rampung dan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah diterima, jadwal pelantikan masih menunggu keputusan Bupati PPU, Mudyat Noor.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Khairudin, menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah memusatkan perhatian pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Upaya memperjuangkan tambahan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat juga menjadi salah satu agenda utama bupati.
“Pemerintah sedang fokus mempersiapkan anggaran 2027 mendatang, mendorong supaya anggaran dari pusat bisa lebih. Makanya Pak Bupati melakukan koordinasi dulu, apalagi kondisi fiskal sekarang ini,” kata Khairudin, Selasa (3/11/2026).
Menurutnya, kondisi keuangan daerah menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas kegiatan pemerintahan.
Bupati saat ini juga aktif melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian di Jakarta untuk memperjuangkan dukungan anggaran bagi pembangunan di PPU.
Situasi tersebut membuat rencana pelantikan yang semula ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026 mengalami penyesuaian.
Namun, Khairudin memastikan penundaan tidak berkaitan dengan perubahan hasil seleksi maupun pembatalan calon pejabat yang telah mengikuti proses penjaringan.
Ia menyebut rekomendasi BKN masih memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan proses pengangkatan hingga batas waktu yang ditentukan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, pelantikan masih dapat dilaksanakan paling lambat 14 Desember 2026.
“Pelantikannya direkomendasikan tetap sampai Desember,” terangnya.
Dengan mempertimbangkan tahapan administrasi dan agenda pimpinan daerah, pelantikan lima kepala OPD tersebut diperkirakan berlangsung pada November atau Desember mendatang.
Adapun lima jabatan yang akan diisi meliputi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang), serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Pengisian jabatan definitif tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program dan koordinasi pemerintahan di masing-masing perangkat daerah setelah keputusan pelantikan ditetapkan oleh bupati. (Adv)
