KALTIM — Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas) tegas menyatakan penabrakan Jembatan yang terjadi di perairan Sungai Mahakam akhir-akhir ini lantaran aktivitas ilegal akibat kelalaian pihak Pelindo.
Dalam kurun waktu kurang dari 12 hari, tepatnya pada 23 Desember 2025 dan 3 Januari 2026, Jembatan Mahulu ditabrak oleh ponton bermuatan Batubara.
“Saya kira kelalaian ada. Kelalaian,” ucap Hamas usai menghadiri rapat terpadu bersama beberapa Stakeholder terkait pengolongan kapal yang melintas di Sungai Mahakam, Senin 5 Januari 2026.
Menurut Hamas, masih banyak perusahaan yang nakal. Nelat melakukan penggolongan tidak pada waktu yang telah ditetapkan. Sehingga terjadi penabrakan.
“Karena dia ada jam-jam pandu pagi dan sore. Insiden kadang-kadang subuh, dini hari atau tengah malam. Berarti ada yang nyolong-nyolong,” katanya.
Politisi Golkar itu mengatakan, kurangnya pengawasan menjadi salah satu penyebab insiden sering terjadi.
Maka dirinya menginginkan kapal pandu di bawah jembatan perlu diperketat agar tidak menimbulkan insiden yang mengkhawatirkan dan merugikan warga Kaltim.
Mengingat fender jembatan Mahakam sudah hilang ditabrak ponton dan fender jembatan Mahulu juga sudah miring.
“Artinya tidak ada apa namanya penahan kalau misalnya ada ponton yang larut putus dan tiba-tiba tidak terkendali akan menghantam tiang utama,” tegasnya.
Olehny, DPRD Kaltim akan mendorong pengolongan kapal di semua jembatan yang Ssungai Mahakam akan diambil alih Pemprov Kaltim melalui Perusda dan bekerja sama Pelindo
“Ada dorongan dari DPRD. Harusnya kita dorong bahwa wajib secara hukum kita laksanakan. Tetapi secara pendapatan daerah kita juga tingkatkan melalui keterlibatan Perusda. Nanti di situ kita tekankan,” pungkasnya. (Ali)
