BONTANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tandatangani nota kesepahaman atau MoU bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Jumat 28 November 2025.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan pemerintah menggelontor anggaran sekitar Rp24 miliar untuk melayani 54.000 peserta BPJS Kesehatan.
Proses MoU Pemkot Bontang dengan BPJS Kesehatan (dok: Prokompim)
Kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sekaligus memperluas jangkauan pelayanan kesehatan yang mudah dan berkualitas.
Neni bahkan menegaskan bakal mendorong setiap perusahaan agar memastikan jaminan kesehatan BPJS bagi karyawannya. Berencana akan menyurati mereka.
"Setiap perusahaan yang ada di Kota Bontang harus meng-cover BPJS karyawannya," tegas Wali Kota.
Pemkot Bontang, kata dia, ingin memastikan setiap warga mendapatkan layanan kesehatan yang mudah dan berkualitas.
“Kerja sama ini menjadi langkah penting memperkuat sistem kesehatan kita agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat," tandasnya.
la juga menyampaikan perlunya percepatan penyelesaian peserta nonaktif, peningkatan kualitas komunikasi layanan kesehatan, serta dukungan terhadap rencana penambahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 24 jam.
Keterangan BPJS Kesehatan
Di samping itu, BPJS Kesehatan memaparkan sejumlah capaian penting. Hingga 1 November 2025, Kota Bontang berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 100,11 persen.
Itu berarti hampir seluruh penduduk telah tercakup dalam program JKN. Kelompok peserta terbesar berasal dari pekerja badan usaha, disusul oleh PPU Pemda dan peserta BPIJK dari ΑΡΒΝ.
Meski begitu, BPJS mengungkapkan tren kepesertaan sempat mengalami fluktuasi pada periode 2023-2025.
Namun, sejak September 2025 kondisi kembali stabil, dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 93,24 persen.
Peserta tidak aktif masih didominasi kelompok mandiri dan pekerja yang berpindah perusahaan.
“Dukungan APBD dari Pemkot turut berperan dalam menjaga stabilitas keaktifan peserta,” ucapnya.
Dari sisi pelayanan, Kota Bontang punya 22 FKTP dan 5 rumah sakit rujukan. Kunjungan ke FKTP terus meningkat sejak Maret 2025, dengan keluhan terbanyak berupa hipertensi, ISPA, penyakit gigi, dan diabetes.
Sementara itu, fasilitas rumah sakit mencatat rata-rata 25.000 kunjungan rawat jalan serta 2.200 rawat inap setiap bulan.
Meski capaian cukup menggembirakan, BPJS juga menyampaikan sejumlah tantangan yang perlu ditangani bersama.
Seperti tingginya angka peserta mandiri yang menunggak iuran, keluhan terhadap pelayanan tenaga medis, serta terbatasnya FKTP layanan 24 jam yang saat ini hanya satu unit.
Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya penumpukan pasien di IGD dan lonjakan persalinan normal di rumah sakit yang seharusnya dapat ditangani FKTP.
Untuk itu BPJS Kesehatan mengajukan dukungan dari Pemkot Bontang, antara lain mendorong peningkatan keaktifan peserta menjadi 95 persen, penambahan FKTP 24 jam, optimalisasi persalinan normal di FKTP.
“Serta memperkuat kerja sama dengan perusahaan melalui program CSR untuk pembiayaan iuran JKN,” tuturnya.
BPJS juga meminta Pemkot menerbitkan surat edaran guna memastikan kepesertaan pekerja dan ketepatan pembayaran iuran oleh perusahaan. (Adv)
