BONTANG — Pemerintah Kota Bontang terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui penguatan sistem kearsipan di seluruh perangkat daerah.
Komitmen tersebut diwujudkan lewat pelaksanaan Sosialisasi dan Workshop Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) Kota Bontang Tahun 2026 yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung dihadiri jajaran kepala perangkat daerah itu dibuka langsung oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni.
Turut hadir Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang Retno Febriaryanti serta narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Afif Akhda Luqmana.
Dalam sambutannya, Neni Moerniaeni menegaskan bahwa pengelolaan arsip merupakan bagian penting dalam mendukung terciptanya birokrasi modern yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Menurutnya, arsip bukan sekadar dokumen administrasi, tetapi juga menjadi sumber informasi dan bukti pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengatakan, Audit Sistem Kearsipan Internal atau ASKI menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah telah menerapkan tata kelola arsip sesuai aturan dan standar yang berlaku.
Melalui audit tersebut, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kualitas pengelolaan arsip di masing-masing instansi.
“ASKI merupakan proses penilaian yang dilakukan secara independen dan objektif untuk memastikan penyelenggaraan kearsipan berjalan sesuai regulasi. Dari audit ini nantinya akan terlihat berbagai aspek yang perlu diperbaiki maupun dipertahankan,” ujarnya.
Neni menjelaskan, hasil ASKI memiliki pengaruh besar terhadap capaian pengawasan kearsipan daerah.
Bahkan, nilainya menyumbang sekitar 40 persen dari total hasil pengawasan kearsipan Kota Bontang. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan audit tersebut.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan arsip tidak hanya menjadi tanggung jawab arsiparis semata, melainkan membutuhkan dukungan penuh dari pimpinan perangkat daerah beserta seluruh jajaran pegawai.
Dengan sistem arsip yang tertata baik, proses administrasi pemerintahan akan berjalan lebih efektif serta memudahkan pengambilan keputusan.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengingatkan pentingnya membangun budaya tertib arsip di lingkungan kerja pemerintah.
Ia berharap setiap dokumen pemerintahan dapat dikelola secara sistematis, aman, dan mudah diakses saat dibutuhkan.
Kepada para arsiparis yang mengikuti workshop, Neni meminta agar memanfaatkan kegiatan tersebut untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi di bidang kearsipan.
Ia menyebut arsiparis memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga data dan rekam jejak pemerintahan daerah.
“Arsip bukan hanya catatan administratif, tetapi bagian dari sejarah perjalanan pembangunan daerah. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional,” katanya.
Sementara kepada kepala perangkat daerah, ia berharap audit ASKI dijadikan momentum evaluasi untuk memperkuat sistem internal masing-masing instansi.
Pengisian instrumen audit yang tepat dan akurat dinilai akan berdampak langsung terhadap peningkatan nilai pengawasan kearsipan Kota Bontang secara keseluruhan.
Di akhir sambutannya, Neni menyampaikan apresiasi kepada pihak ANRI yang terus memberikan dukungan dan pendampingan kepada Pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut dengan baik.
Melalui sosialisasi dan workshop ini, Pemkot Bontang berharap seluruh perangkat daerah mampu memahami pentingnya sistem kearsipan yang tertib dan terintegrasi, sehingga dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang profesional, modern, dan akuntabel. (Adv)
