BONTANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berencana melakukan pembinaan khusus bagi siswa laki-laki yang diidentifikasi 'gemulai'.
Program ini menuai sorotan setelah Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyebut keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai akan mempercepat proses pembinaan dibandingkan melalui Guru Bimbingan Konseling (BK).
Alasan Pelibatan TNI-Polri
Dalam keterangannya, Wakil Wali Kota Agus Haris, menegaskan rencana pelibatan aparat keamanan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan generasi muda tumbuh dengan karakter yang jelas.
"Karena kalau Guru BK bakal panjang (prosesnya)," tegas Agus Haris seusai acara penanaman mangrove pada Kamis, 6 November 2025. "Negara punya tanggung jawab melalui TNI atau polisi itu lebih cepat gerakannya,” sambung dia.
Menurutnya, fenomena siswa yang 'gemulai' di sekolah telah dinilai menolak kodratnya sebagai laki-laki.
Sehingga Pemkot merasa perlu untuk melakukan intervensi guna menjaga kejelasan status identitas di masyarakat. "Kalau laki-laki ya jangan jadi perempuan," tandasnya.
Bukan Pendekatan Militeristik
Meskipun pernyataan Wakil Wali Kota sempat menimbulkan kekhawatiran publik mengenai pendekatan militeristik, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, kemudian memberikan penegasan dan klarifikasi.
Wali Kota Neni dalam keterangannya kepada awak media membantah keras adanya wacana untuk mengirim siswa tersebut ke barak militer.
Ia menjelaskan bahwa program pembinaan akan lebih fokus pada penguatan karakter dan disiplin, serta melibatkan tenaga profesional.
"Tidak ada wacana ke barak militer. Saya ingin mereka disembuhkan dengan pendekatan yang tepat. Kami akan bekerja sama dengan Ikatan Psikolog Klinik," ujar Neni.
Kolaborasi dengan TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan ketangguhan.
Caranya melalui kegiatan fisik seperti latihan baris-berbaris dan kunjungan ke instansi yang menjunjung tinggi kedisiplinan. (Adv)
