Daerah
More
BONTANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tidak begitu yakin dengan data yang disajikan Kemendagri ihwal rendahnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bontang untuk tahun 2023.
Sekda Bontang Aji Erlynawati menyatakan data itu memungkinkan belum tersaji secara lengkap. Sehingga tidak bisa disimpulkan demikian.
“Itu Mendagri ya. Kalau menurut saya itu tidak lengkap. Masa kita kalah sama Mahalam Ulu,” ucapnya kepada katakaltim, di Sekambing, Senin (21/10/2024).
Baca Juga: 
Momentum Perayaan HUT ke-25 Kota Bontang, Sekda Menerima Dua Penghargaan Bergengsi
Sembari memperlihatkan data yang diterimanya dari pihak provinsi, Aji menerangkan semua standar pelayanan di Kota Bontang rata-rata mencapai 90 persen.
Baca Juga: 
Memalukan! Standar Pelayanan Minimal Bontang Peringkat 8 se-Kaltim, Begini Respons Andi Faiz
“Ketika diklarifikasi di awal tahun 2024. Ini ada dari inspektorat Kaltim. Untuk capaian SPM rata-ratanya tahun 2023 92,48 persen. Memang kemarin itu belum semua,” ucapnya.
Ditambahkan Aji, faktanya Kota Bontang meraih banyak penghargaan. Kenyataan ini menampilkan adanya kinerja baik dari pemerintah.
Selain raihan penghargaan, Aji juga mencontohkan tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Literasi Manusia (IPLM) Kota Bontang.
Komparasi (perbandingan) ini menurut dia jadi salah satu bukti untuk meragukan data-data SPM yang tersaji.
“Silahkan saja lihat juga apresiasi-apresiasi yang kita dapat, itu kan menunjukkan kinerja. IPM dan IPLM kita tinggi, masa sih SPM-nya rendah. Seperti itu kan komparasinya,” terang Aji.
Lebih lanjut Aji mengakui kekeliruan Pemkot lantaran kemungkinan keterlambatan penginputan data. Karenanya, bukan salah Kemendagri, tatapi juga butuh evaluasi internal dari Pemkot Bontang.
“Mungkin mereka tidak lengkap, atau juga dari kita mungkin kemarin tidak lengkap. Nah ketika sudah dilakukan evaluasi dari provinsi, baru kita lengkapi. Nah itu juga kesalahan kita. Kelalaian kita. Karena lambat menginput,” katanya.
Aji menambahkan, para pemberi nilai maunya ada laporan berkelanjutan dan sinambung. Untuk itu pemkot harus selalu update.
Pun demikian, Aji mengaku apapun data yang dimunculkan, prinsipnya masyarakat secara nyata dapat merasakan pelayanan yang baik.
“Nggak apa-apa, yang penting masyarakat bisa merasakan pelayanan, kan seperti itu. Untuk apa angka tinggi, tapi di bawah (masyarakat) juga nggak (bagus—red). Intinya itu. Apa yang kita programkan, apa yang kita lakukan betul-betul bisa dirasakan masyarakat,” tukasnya.
Sebelumnya Aji menyajikan data spesifik berbagai OPD yang melayani masyarakat. Memang diakuinya sektor kesehatan yang diduki peringkat terendah.
“Triwulan I 2024. Memang masih rendah bidang kesehatan masih 45 persen. Triwulan II ini juga kesehatan masih agak rendah. Tapi alhamdulillah yang lainya, pendidikan 100 persen sudah,” terangnya.
“Pekerjaan Umum masih 59,25 persen. Perumahan Rakyat 75 persen. Trantibumlinmas masih 68 persen. Ini masih di triwulan kedua. Kita belum bicara triwulan 3 dan 4. Ini harus diketahui,” sambung dia.
Lebih jauh Aji menerangkan agar penilaian ini dipahami masyarakat. Evaluasi ini dilakukan per 3 bulan.
“Ini kan per triwulan. Kalau misalnya triwulan I 100 persen, belum tentu triwulan 2 100 persen. Nanti di triwulan ketiga ada lagi. Ndak mesti naik terus. Jadi setiap triwulan dievaluasi. Begitu cara menghitungnya,” pungkas Aji. (*)
