Daerah
More
SAMARINDA — Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan bakal mengimplementasikan Roadmap Transformasi Digital 2025-2029.
Wali Kota Samarinda Andi Harun (kanan/baju biru) dalam rapat transformasi digital. (dok: puji/katakaltim.com)
Roadmap ini dipaparkan oleh Tim Ahli Transformasi Digital, Ainun Najib, sebagai langkah strategis membangun sistem layanan digital terintegrasi di Kota Samarinda.
Ainun mengulas perbandingan pendekatan digital antara Estonia, Singapura, dan kondisi Samarinda saat rapat dengan Andi Harun di ruang wali kota Samarinda, Balai Kota Samarinda, Selasa 17 Desember 2024.
Baca Juga: 
G Budisatrio Djiwandono Ganti Andi Harun Jadi Ketua DPD Gerindra Kaltim
la menekankan pentingnya menyederhanakan proses administrasi pemerintahan agar masyarakat dapat menikmati layanan tanpa hambatan.
Baca Juga: 
Disbun Kaltim Gelontorkan Anggaran 4,16 Miliar Remajakan Tanaman Karet dan Kakao
"Ada tiga tahap utama yang perlu dilakukan: menyatukan data, menstandarkan tata kelola, dan memastikan interoperabilitas sistem antar instansi. Ini akan mempermudah layanan bagi warga," jelas Ainun.
Ainun juga menjabarkan framework digital Estonia yang berfokus pada tiga elemen kunci, yakni e-identity, keamanan siber, dan sistem interoperabilitas data.
Sementara itu, Singapura lebih menekankan pengalaman pengguna dengan layanan yang citizen-centric, meski proses backend-nya kompleks.
"Fondasi digital harus dibangun bertahap, sembari mengerjakan quick wins yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," tambah Ainun.
Merespons paparan tersebut, Andi Harun, menyatakan dukungannya dan menekankan pentingnya pembentukan tim teknis yang solid serta kebijakan remunerasi yang kompetitif.
"Kapten dari Kominfo harus jelas, koordinasi antarinstansi diperkuat, dan saya mendukung remunerasi yang profesional agar hasilnya maksimal," tegas Andi Harun yang diamini Kepala Diskominfo Samarinda Aji Syarif Hidayatullah yang mendampingi langsung wali kota dalam kegiatan tersebut.
Andi Harun menegaskan kesiapannya untuk mencari solusi pendanaan, bahkan jika diperlukan, ia siap mengalokasikan dana pribadi demi kepentingan masyarakat. (*)
