Daerah
More
SAMARINDA — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025 menjadi momentum penting bagi evaluasi kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Ketua Umum Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara, Ashan Putra Pradana, menyoroti masih adanya tindakan represif aparat dalam menangani aksi demonstrasi dan kegiatan sipil.
Menurut Ashan, semangat HUT Bhayangkara seharusnya tidak hanya dirayakan dengan seremoni dan pujian, tetapi juga menjadi refleksi atas sejumlah persoalan yang masih melekat pada institusi kepolisian, terutama terkait hak asasi manusia dan pendekatan yang humanis terhadap masyarakat.
“Kami mencatat masih adanya tindakan represif oleh oknum aparat dalam berbagai aksi penyampaian pendapat di muka umum. Ini bukan hanya soal citra, tapi soal komitmen terhadap demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak sipil,” ujar Ashan dalam konferensi persnya, Selasa (1/7/2025).
Ia menyebut bahwa beberapa insiden belakangan ini menunjukkan bahwa sebagian aparat masih mengedepankan kekuatan dibanding pendekatan persuasif. Hal ini, kata Ashan, mencederai prinsip reformasi kepolisian yang selama ini digaungkan pemerintah.
Baca Juga: 
Badko HMI Kaltimtara Ajak Pemuda Bersatu di Hari Sumpah Pemuda ke-96
“Reformasi Polri jangan hanya menjadi jargon. Kami ingin melihat perubahan nyata, baik dalam pendekatan kepada mahasiswa, buruh, hingga masyarakat adat sekalipun yang selama ini juga jadi korban tindakan berlebihan aparat,” tegasnya.
Ashan juga menyampaikan bahwa HMI sebagai organisasi kemahasiswaan memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal proses reformasi di tubuh Polri.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama mendorong perubahan institusional yang berorientasi pada pelayanan dan perlindungan terhadap rakyat.
“Momentum HUT Bhayangkara ke-79 ini harus dimaknai sebagai waktu yang tepat untuk mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Polri, bukan hanya dari sisi pemberantasan kriminalitas, tapi juga dalam penegakan demokrasi dan kebebasan berekspresi,” katanya.
Ia berharap, ke depan Polri bisa menjadi institusi yang benar-benar dicintai masyarakat karena sikap humanis dan keadilannya, bukan ditakuti karena pendekatan kekuasaan yang represif.
“Polri harus bisa jadi mitra rakyat, bukan lawan. Kita butuh polisi yang berpihak pada keadilan dan kebenaran, bukan yang justru menjadi alat kekuasaan,” pungkasnya. (*)
