SAMARINDA — Anggota DPD RI asal Kaltim, Aji Mirni Mawarni, soroti kebijakan anggaran pemerintah daerah di tengah upaya memperjuangkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD).
Hal itu disampaikan Aji Mirni saat menggelar reses di Kota Samarinda, Kamis 27 Agustus 2026.
Aji mengaku sudah berupaya maksimal memperjuangkan di pusat agar TKD Kaltim ditambah.
Tapi, menurutnya, perjuangan tersebut turut terkendala oleh kebijakan yang diambil pemerintah daerah yang sempat viral se-Indonesia.
“April booming pengadaan mobil dinas (Gubernur Kaltim), termasuk rumah jabatan. Kami jadinya malu,” ucap Aji.
Bahkan lebih jauh ia menilai, APBD untuk sejumlah program yang jadi kewenangan pemerintah pusat, justru melemahkan posisi Kaltim ketika meminta tambahan anggaran.
“Malahan bangun kejaksaan, malah memperluas kantor kepolisian. Itu domainnya APBN, bapak ibu. Pembangunan jalan IKN itu untuk apa?” tegasnya.
Padahal, lanjut Aji, sekitar satu bulan sebelumnya dirinya telah memaparkan berbagai kebutuhan masyarakat Kaltim kepada pemerintah pusat. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan karena sumber daya alam Kaltim terus dieksploitasi, namun manfaat yang dirasakan masyarakat dinilai belum sebanding.
“Padahal Pak Purbaya telah ucapkan, pergunakan dengan baik, serap dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Nanti bisa minta lagi,” katanya.
Karena itu, Aji mengaku untuk sementara enggan kembali memperjuangkan tambahan anggaran apabila pemerintah daerah belum mampu memberikan jaminan bahwa APBD benar-benar diarahkan untuk kepentingan rakyat.
“Pada kondisi tertentu, hal itu boleh-boleh saja. Tapi untuk saat ini kita sedang melakukan efisiensi,” tegasnya.
Perusahaan Harus Tangani Karhutla
Selain persoalan TKD, Aji juga menyoroti penanganan karhutla di Kaltim.
Ia menilai pemerintah daerah perlu lebih maksimal melibatkan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim.
Menurutnya, keterlibatan perusahaan dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR.
“Utamanya melalui CSR, kenapa tidak dilibatkan?” tanya dia.
Aji menilai langkah tersebut penting mengingat jumlah perusahaan yang beroperasi di Kaltim cukup besar.
Jika potensi dukungan perusahaan dimaksimalkan, penanganan karhutla dinilai dapat dilakukan secara lebih luas dan efektif.
Ia pun mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga mengoptimalkan kolaborasi dengan dunia usaha dan berbagai pihak lainnya. (Wira)
