Daerah
More
Bontang -- Upaya permohonan Kampung Sidrap ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Pemerintah Kota Bontang belum menemukan titik terang.
Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, mengatakan sidang lanjutan tapal batas antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) ini akan dilakukan pada Rabu (31/7) mendatang.
Agus Haris menerangkan, alotnya persidangan itu lantaran pihak Kutim enggan hadir dalam persidangan.
Baca Juga: 
Kutim Respons Bontang Mengenai Masalah Tapal Batas Kampung Sidrap
"Padahal ini sejak awal, di era ayahanda Sofyan Hasdam kita sudah mohonkan untuk perluasan wilayah itu, tapi tidak diakomodir," ucapnya saat ditemui katakaltim.com, Minggu (21/7).
Baca Juga: 
Masyarakat Sipil Desak Mahkamah Konstitusi Terbuka Soal Pelanggaran di Pilpres 2024
Ketidakhadiran pihak pemangku kebijakan Kutim dinilai Agus Haris mengkhianati kesepakatan.
Pasalnya, menurut dia, masalah tapal batas telah disepakati kedua pihak sebelum adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Pihak Gubernur saat itu yang menjadi fasilitator mengatakan sepakati saja dulu ini tapal batas yang ada, baik Bontang maupun Kutim, baru setelah itu diusulkan perluasan wilayahnya," ungkap Agus Haris.
Lebih lanjut, dia mempertegas Kampung Sidrap merupakan termasuk ke dalam otonomi Kota Bontang.
Pembahasan di Sidang Lanjutan
Pada sidang lanjutan mendatang Agus Haris bilang bakal memastikan kehadiran pemangku Kebijakan Kutim, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), serta DPR RI.
"Ketiganya akan diundang, Kutim akan menerangkan terkait yang pertama soal tapal batas, kedua pelayanan terhadap masyarakat Kampung Sidrap," ungkapnya.
Sementara itu, Agus Haris menerangkan DPR RI bakal menjelaskan terkait Undang-Undang (UU) Otonomi daerah.
Dia menjelaskan, UU tersebut secara jelas memberikan dan mendekatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
"Kampung Sidrap ke Kutim itu 80 kilo, dibanding ke Bontang hanya 1 jengkal aja tentu kan lebih memudahkan masyarakat," ujar dia. (*)
