BONTANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus memutar otak untuk mengamankan pundi-pundi pendapatan daerah di tengah pemotongan anggaran dari pusat.
Salah satu fokus utama Pemkot Bontang saat ini adalah optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Hal itu dibicarakan dalam Rapat Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah yang digelar di Kantor UPTD PPRD Bapenda Kaltim Wilayah Bontang, Selasa 25 November 2025.
Kepala UPTD PPRD Wilayah Bontang, Indun Salbiah Ningsih, membuka data riil di lapangan.
Pun realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah melampaui target hingga 144,47 persen (Rp27,82 miliar), namun kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih menjadi tantangan.
“Kami masih menghadapi piutang PKB sekitar Rp29,45 miliar, termasuk piutang pribadi dan perusahaan. Inilah yang harus diselesaikan melalui pengawasan dan pemutakhiran data yang lebih akurat,” ucap Indun.
Tanggapan Agus Haris
Merespons itu, Wakil Wali Kota Agus Haris menekankan kunci penyelesaian masalah ini ada pada integrasi data.
Ia menyinggung perkembangan implementasi Sistem Satu Data Indonesia di Bontang yang kini mulai diterapkan melalui Dinas Kominfo.
Dengan integrasi data, kita berharap pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat, termasuk dalam pengelolaan PKB dan bagi hasil pajak,” tegas Agus Haris.
Wawali menyadari bahwa optimalisasi pendapatan ini sangat krusial.
Dana yang terkumpul akan kembali diputar untuk membiayai program prioritas yang dinanti masyarakat, seperti penanganan banjir.
Olehnya ia mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara Pemkot, Polres Bontang, dan Bankaltimtara dalam melayani masyarakat.
“Terima kasih atas dukungan dan pelayanan yang selalu diberikan. Kolaborasi seperti ini sangat diperlukan untuk memperkuat kinerja pemerintah daerah,” tambahnya.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah menargetkan adanya rumusan data aktual jumlah kendaraan di Bontang serta kejelasan dasar hukum penarikan pajak kendaraan dari luar daerah. (Adv)
