PPATK Kantongi Data Transaksi Caleg yang Diduga Terseret Tindak Pidana

Jakarta -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperoleh data transaksi daftar calon tetap (DCT) atau calon legislatif (caleg) yang diduga terkait tindak pidana. Data diperoleh sepanjang 2022 hingga Januari 2024.

"(Sebanyak) 13 (laporan) kasus korupsi, dengan (total) angka Rp3.518.370.150.789," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers Refleksi Kerja PPATK 2023, di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).

Baca Juga: Pekan ke 7 Kampanye Caleg di Kaltim Meningkat, Ini Keterangan Bawaslu

Kemudian, empat laporan caleg diduga terlibat kasus perjudian dengan total transaksi mencapai Rp3,1 triliun, satu laporan kasus lingkungan hidup ilegal dengan nilai transaksi sebesar Rp1,2 triliun, dan satu laporan dalam kasus lingkungan hidup dengan nilai Rp264 miliar.

Baca Juga: Akmal Malik Bakal Pantau Persiapan Pesta Demokrasi Hingga Resmikan Gedung Pemerintahan

Selanjutnya, dua laporan kasus penggelapan dengan nilai transaksi mencapai Rp238 miliar, sebanyak 14 laporan kasus narkotika mencapai Rp136 miliar, dan 12 laporan kasus pemilu sebesar Rp21 miliar.

Ivan menyampaikan laporan telah diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH) terkait. Sebanyak lima laporan diserahkan ke Polri, sembilan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), satu laporan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan empat laporan diserahkan ke Kejaksaan Agung.

Lalu, sebanyak enam laporan ke Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebanyak 11 laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ivan menyampaikan PPATK masih memiliki data lain yang menyangkut caleg dalam tindak pidana lainnya. Namun, ia mengaku tidak bisa membuka data secara lebih jauh.

"Apa yang bisa kami lakukan adalah menjaga proses demokrasi ini tidak tercemari dari uang-uang yang berasal dari tindak pidana," pungkasnya. (*)