KALTIM — Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, baru saja bertemu dengan 10 kepala daerah se-Kaltim. Mereka membahas masalah kekurangan uang. Dipangkas pusat. Bahkan ada yang kurang salur.
Atas pertemuan besar itu, pengamat kebijakan publik, Saipul, menilai langkah Rudy Mas’ud sudah tepat. Tapi sayang, terlambat.
"Saya sudah jauh-jauh hari saya menyarankan hal ini. Seharusnya sejak tahun 2025,” ucap Saipul kepada katakaltim, Rabu 5 Agustus 2026.
Ipul—sapaannya—menyarankan agar Rudy Mas'ud mengajak Gubernur di seluruh Indonesia. Bukan hanya kepala daerah se-Kaltim.
Alasannya, kata Ipul, Rudy Mas’ud adalah Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Dia punya posisi strategis. Punya kekuatan politik.
”Dia kan ketua asosiasi Gubernur. Jauh lebih baik lagi jika perjuangan ini melibatkan seluruh Gubernur,” tandas dia.
Semua Harus Terlibat
Lebih jauh, pengamat politik itu memberi saran agar seluruh kepala daerah, termasuk legislator, ikut terlibat dalam perjuangan Rudy Mas'ud.
Sebab kondisi keuangan daerah di seluruh Indonesia benar-benar mengalami turbulensi fiskal. Fakta itu, kata Ipul, amat memprihatinkan.
Bukan tanpa alasan. Kenyataan tersebut akibat dari ketidakjelasan dan kesewenang-wenangan pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan fiskal.
Maka, pemerintah daerah sangat perlu dan bahkan mendesak agar segera menemui Presiden Prabowo Subianto dan menteri Keuangan (Meneku) Purbaya untuk menuntaskan masalah ini.
"Dengan tujuan menceritakan kondisi rill di daerah. Pemerintah pusat kan hanya mengetahui kondisi daerah melalui Kemendagri. Jangan sampai data yang disampaikan Kemendagri salah,” paparnya.
Daerah Terseok-seok
Pemerintah pusat sendiri telah memotong dana Transfer Ke Daerah (TKD), dengan dalih efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden dan sanksi ke daerah dari Menkeu.
Pemotongan menyasar sejumlah pos anggaran. Meliput Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan juga Dana Bagi Hasil (DBH).
"Anggaran daerah sudah dipotong. Ditambah lagi pusat telat bayar. Juga tanpa adanya kejelasan,” sesalnya.
Bersamaan dengan itu, tambah Ipul, pemerintah daerah punya tanggung jawab dan program yang harus diselesaikan sesuai amanat konstitusi.
Tapi, kebijakan fiskal pemerintah pusat justru pada gilirannya hanya menyukseskan program Presiden. Abai terhadap program yang telah direncanakan Pemda. Dampaknya daerah terseok-seok.
"Memangnya MBG dapat menyelesaikan masalah infrastruktur di daerah? Memangnya Kopdes menyelesaikan tunggakan PPPK di daerah? Kan tidak!,” serunya.
Tabrak Reformasi
Lebih jauh lagi, Ipul menuturkan pemotongan anggaran daerah dengan dalih efisiensi tampaknya menabrak semangat desentralisasi yang digagas pada era reformasi.
Begitu pun dengan sanksi Purbaya ke daerah dengan dalih terlambatnya pembelanjaan anggaran. Ipul menilai itu hanya alasan tak berdasar. Alasan tidak jelas.
"Berani tidak Purbaya buat stetmen secara tertulis dan buat perintah agar daerah lebih cepat belanjakan anggaran, supaya ada dasar hukum?,” cecarnya.
Kata Ipul, mestinya pemerintah daerah berhati-hati membelanjakan anggaran. Tapi keliru juga jika Pemda terburu-buru dalam mengalokasikan anggaran.
Contohnya Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang kas daerahnya kering akibat mengikuti arahan Menkeu Purbaya.
"Apa Purbaya tangung jawab? Kan tidak..! Kukar saat ini ngutang ke bank Kaltimtara sampai Rp820 miliar,” terangnya.
Begitu juga yang terjadi di Kota Samarinda. Pemkot sampai kebingungan mengalokasikan anggaran akibat anomali pemerintah pusat.
Baginya, inti kebijakan fiskal pemerintah pusat dapat dibaca sebagai upaya Prabowo Subianto menyukseskan janji politiknya. Dan realisasi program Prabowo diketahui butuh anggaran jumbo.
Tidak adanya sanksi ke pemerintah pusat jika terlambat menyalurkan dana ke daerah, maka Prabowo memilih memotong anggaran daerah.
"Jalannya cuma 2, utang luar negeri atau rebut anggaran daerah,” paparnya.
Tuntaskan Tunggakan Pusat
Terkhusus untuk Kaltim, Ipul sangat menyarankan kepada Rudy Mas'ud agar fokus menyelesaikan tunggakan pemerintah pusat.
"Kan masih ada itu, tunggakan pemerintah pusat ke Kaltim dari tahun 2023 sampai 2025,” ucapnya.
Kata dia, jumlah anggaran Kaltim yang masih tertahan di pusat diperkirakan sekitar Rp2,7 triliun sampai Rp3,1 triliun.
Berkaca dari postur APBN kuartal pertama, jumlah anggaran yang dapat ditarik ke Kaltim diprediksi hanya sekitar 40 persen.
“Sedangkan kemungkinan kembali dengan tangan kosong persentasenya juga sangat besar,” pungkasnya. (Wira)
