SAMARINDA — Pemerintah Kaltim tinjau langsung Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu), Samarinda, dalam rangkaian kunjungan kerja mereka, Selasa (21/7/2026).
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengaku kunjungan ini merespons keluhan warga di media sosial (medsos) yang meminta pemerintah segera benahi Jembatan Mahulu.
“Saya senang masyarakat peduli terhadap jembatan ini, karena itu menunjukkan bahwa Jembatan Mahulu bukan sekadar bangunan, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari warga Samarinda,” kata Rudy Mas’ud.
Setelah melihat dari dekat kondisi jembatan Mahulu, Rudy Mas’ud meminta segera lakukan audit.
Politisi Golkar itu menggarisbawahi sejumlah hal untuk ditindaklanjuti organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dia meminta tim lakukan inspeksi menyeluruh elemen penting jembatan. Mulai dari lantai kendaraan, sambungan atau expansion joint, sistem drainase, hingga komponen struktur yang menopang jembatan.
“Prinsipnya keselamatan masyarakat adalah prioritas utama kita,” tegas Gubernur.
Infrastruktur bukan hanya soal membangun kata Rudy. Tapi soal merawat. Pemerintah, kata dia, tidak boleh menunggu sampai kerusakan mengancam rakyat.
“Pemerintah tidak boleh bangga hanya karena berhasil membangun, tetapi juga harus memastikan infrastruktur itu tetap aman, nyaman, dan membanggakan selama puluhan tahun,” ucap Gubernur.
Selain aspek ketahanan konstruksi, Rudy juga soroti penerangan jembatan. Fasilitas lampu penting mendukung keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Adanya penerangan, kata Rudy, bukan hanya pelengkap infrastruktur. Lampu jembatan jadi bagian penting memberi rasa aman.
“Yang paling penting masyarakat merasa aman dan nyaman ketika menggunakan jembatan ini. Jadi penerangannya juga harus kita perhatikan,” lanjutnya.
Hadir dalam peninjauan ini Wagub Kaltim Seno Aji, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni, Pimpinan Perangkat Daerah Pemprov Kaltim terkait diantaranya BAPPEDA Kaltim, BPKAD Kaltim, DPUPR-PeRa Kaltim, Biro Administrasi Pembangunan, Disdikbud Kaltim, Dishub Kaltim, Diskominfo Kaltim, Biro Adpim Kaltim, Satpol PP Kaltim, Biro Hukum, TAGUPP Kaltim dan jajaran mitra terkait lainnya. (Agung)
