KUTIM — Sebagian Anggota DPRD Kutim resah untuk kembali melakukan reses. Sebab usulan warga yang diterimanya belum bisa terlaksana.
Tapi, DPRD Kutim kembali memasuki masa reses sejak 28 November hingga 2 Desember 2025. Tentu saja warga akan menagih usulan mereka yang sebelumnya itu.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi menegaskan sudah menjadi kewajiban legislatif untuk melakukan agenda reses.
"Perkara itu sudah terserap atau enggak, itu soal lain. Itu urusan pemerintah. Reses itu enggak akan berhenti, karena kewajiban dewan," ucapnya saat ditemui, Senin 1 Desember 2025.
Ia mengakui banyak usulan hasil reses masa sidang sebelumnya yang belum terakomodir. “Jalan aja belum semua selesai. Masjid juga banyak ketinggalan. Rumah ibadah lain juga masih belum terealisasi," terangnya.
Namun lagi-lagi, kata dia, yang mengurus eksekusi dan realisasi usulan tersebut ada pihak eksekutor atau pemerintah Kabupaten Kutim.
"Usulan yang lalu masih banyak, tergantung pemerintah lagi. Kami DPR sudah maksimal melakukan penyerapan," tegasnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Kutim, Masdari Kidang megaku menerima desakan dari masyarakat buntut lambatnya pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur.
"Satu Kutai Timur, tidak senang dengan perbuatan pemerintah ini, umumnya kami dewan yang disalahkan," ucapnya ditemui awak media Selasa 11 November 2025 usai rapat Banggar di Kantor DPRD Kutim.
Ia mengaku malu terus mendapat desakan dari masyarakat. Bahkan dirinya juga merasa malu hendak melaksanakan reses, lantaran penilaian masyarakat.
"Apa yang mau disampaikan? Bohong, janji aja terus. Kita seolah-olah dianggap enggak kerja, seolah-olah kita tidur. Apa enggak malu kita ini?" cecarnya.
Senada juga disampaikan oleh, Anggota Fraksi Nasdem DPRD Kutim, Aldriansyah. Kata dia kondisi ini harus menjadi catatan penting bagi seluruh OPD agar pembahasan anggaran tidak berjalan sekadar formalitas tanpa eksekusi yang nyata.
Ia mengatakan banyak keluhan dari masyarakat mengenai lambatnya proses administrasi pemerintah, dan masalah ini bukan isu baru.
Sejak pembahasan RPJMD, Fraksi NasDem sudah berulang kali mengingatkan soal keterlambatan tersebut. Bahkan jadwal Badan Musyawarah (Banmus) harus diubah berkali-kali.
“Isu keterlambatan ini seringkali terjadi dan berulang. Ketika seorang melakukan kesalahan, yang pertama itu mungkin kesalahan biasa. Yang keduanya itu kecerobohan,” jelasnya.
Ia menyebut masyarakat sudah menunggu kepastian terkait berbagai program yang dijanjikan pemerintah, mulai dari pembangunan jalan, semenisasi, hingga renovasi rumah ibadah.
Namun lambatnya administrasi pemerintah membuat program-program tersebut terancam tak berjalan.
“Jangan sampai ujung-ujungnya tidak terealisasi. Apalagi masyarakat sudah tahu di tempat mereka akan ada pembangunan tahun ini tapi ujung-ujungnya kacau karena keterlambatan dari administrasi pemerintah,” pungkasnya. (Adv)
