KUTIM — Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi mengungkapkan Kutim masih punya sisa kurang salur dari transfer pusat ke daerah (TKD) senilai lebih dari Rp2 triliun.
Alasan pemerintah pusat belum melakukan transfer karena dipakai penyertaan modal ke beberapa Bank untuk peningkatan ekonomi.
Sayangnya, kata Jimmi, pemerintah pusat gagal mengerek (menaikkan) kinerja pertumbuhan kredit perbankan.
"Kemarin Menteri Keuangan menyampaikan bahwa targetnya 6 persen. Ternyata tidak sampai," ucapnya kepada awak media di Sangatta, Rabu 14 Januari 2025.
Alhasil, Rp75 Triliun dari total dana yang ditanam Pemerintah Pusat kembali ditarik.
Menukil Finansial.bisnis.com, total dana yang disimpan Pemerintah Pusat di perbankan mencapai Rp276 Triliun.
Sejumlah pihak berharap dari Rp75 Triliun yang kembali ditarik dapat dikembalikan untuk dibelanjakan daerah.
Tunggu Kepastian Pusat
Jimmi mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian kapan anggaran tersebut bisa disalurkan ke daerah.
Politisi PKS itu menyatakan pihaknya tidak bisa bergerak banyak. Sebab kendalinya ada di pusat.
"Belum ada kepastian, kita tunggu keputusan Menteri. Ya kerannya di pusat yang pegang, jadi seperti itu,” tutur Jimmi.
“Selamanya mungkin mereka mengakui bahwa itu uang daerah. Tapi yang jadi masalah kapan transfernya? Itu aja,” tukasnya.
Kurang Salur ke Kutim
Jimmi lebih jauh memaparkan, tahun sebelumnya di 2024, Pemerintah Kutim juga masih memiliki kurang salur dari pusat senilai Rp900 Miliar.
Dan kemudian kurang salur untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kutim di 2025 mencapai Rp2 triliun.
"Kemarin kita ketuk Rp9,89 Triliun. Anggaplah kita bulatkan 10 lah ya,” tuturnya.
“Nah, sekarang yang terlaksana itu baru sekitar 82 persen. Berarti hampir 20 persen itu kan?,” cecar Jimmi.
Sehingga total kurang salur selama 2 tahun terakhir mencapai Rp2,5 Triliun lebih. (Cca)
