BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mempercepat proses pendataan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita guna memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut menyusul kebijakan terbaru yang mengarahkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi untuk turut melayani kelompok rentan tersebut.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan, percepatan pendataan menjadi fokus utama agar penyaluran bantuan makanan bergizi dapat berjalan tepat sasaran.
Untuk itu, pemerintah kota telah menggelar koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN), pengelola SPPG, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
Menurut Bagus, data penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berada pada instansi yang menangani urusan keluarga dan kependudukan.
Karena itu, sinkronisasi data menjadi hal penting sebelum distribusi program dilakukan secara menyeluruh.
“Pemerintah Kota Balikpapan memfasilitasi koordinasi antara seluruh pihak terkait agar proses pendataan bisa berlangsung lebih cepat. Dengan data yang valid dan terintegrasi, penyaluran makanan bergizi kepada penerima manfaat dapat dilakukan secara tepat dan efektif,” kata Bagus, Kamis (4/6/2026).
Sebagian dapur MBG di Balikpapan telah mulai mendistribusikan makanan bergizi kepada kelompok sasaran tersebut dalam beberapa waktu terakhir.
Namun, masih ada sejumlah wilayah yang memerlukan pembaruan data agar cakupan pelayanan dapat menjangkau seluruh penerima manfaat yang memenuhi kriteria.
Saat ini, sedikitnya 12 SPPG telah aktif beroperasi di berbagai wilayah Kota Balikpapan.
Pemerintah menarget seluruh unit layanan dapat menjalankan program secara optimal bagi siswa sekolah maupun kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam waktu dekat.
Selain membahas pendataan penerima manfaat, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap kesiapan operasional dapur MBG.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi standar kebersihan, kualitas sanitasi, kelayakan fasilitas pengolahan makanan, hingga pengelolaan limbah.
Bagus memastikan seluruh dapur yang sebelumnya melakukan penyesuaian fasilitas kini telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.
“Terkait sarana pendukung, termasuk instalasi pengolahan limbah, seluruh dapur yang beroperasi di Balikpapan sudah memenuhi persyaratan. Saat ini tidak ada lagi dapur yang dihentikan sementara operasionalnya karena persoalan tersebut,” ujarnya.
Pemkot Balikpapan juga mendorong pengelola dapur untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi dan sertifikasi, termasuk sertifikat higiene sanitasi, kompetensi tenaga pengolah makanan, serta sertifikasi halal.
Upaya tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai instansi terkait.
Menurut Bagus, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh distribusi makanan, tetapi juga kualitas layanan dan keamanan pangan yang diterima masyarakat.
“Harapan kami, seluruh SPPG yang sudah beroperasi dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Pemerintah kota akan terus mendukung percepatan pendataan dan pemenuhan seluruh persyaratan agar program ini berjalan dengan baik serta tepat sasaran,” tuturnya. (Han)
