KALTIM — Penurunan angka stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup mendesak bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Bagaimana tidak, Standar Nasional untuk penurunan angka stunting adalah 18,8 persen. Namun sebagian besar daerah di Kaltim masih belum mencapai angka itu.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Jaya Mualimin, ada enam Kabupaten/Kota di Kaltim yang angka prevalensi stuntingnya masih di bawah standar nasional.
[caption id="attachment_38598" align="alignnone" width="1170"] Kepala Dinkes Kaltim (dok: Ali/katakaltim)[/caption]
"Yang pertama Paser ya, PPU, Balikpapan, kemudian Kutai Barat, Berau dan Kutai Timur, ada enam," kata Jaya saat ditemui usai Rapat Koordinasi Penurunan Stunting di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa 18 November 2025.
Kekhawatiran semakin menjadi-jadi tatkala melihat kondisi fiskal Kaltim yang terpuruk akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Hal ini memaksa pemangku kebijakan untuk mensiasati program-program yang dianggap kurang mendesak.
Menanggapi itu, Jaya menyampaikan penekanan angka stunting di Kaltim merupakan program prioritas Gubernur.
Sehingga pemangkasan TKD tidak menjadi hambatan dalam penanganan stunting.
"Ini menjadi prioritas pak Gubernur ya, jadi tetap kita melakukan pengawasan, koordinasi dan juga beberapa kegiatan yang lain yang memang mengacu dalam penurunan angka stunting," terangnya.
"Sama seperti gratispol, atau pelayanan kesehatan gratis, itu kan pasti tidak akan dikurangi. Jadi jangan khawatir," sambungnya menukas.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim, sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Seno Aji, membeberkan dua strateginya dalam menekan angka stunting di Kaltim.
Yang pertama adalah intervensi spesifik yaitu kesehatan seperti pemenuhan Gizi Ibu Hamil, remaja putri ASI, eksklusif imunisasi dan penanganan gizi buruk.
"Kemudian intervensi sensitif meliputi akses sanitasi air bersih, pendidikan ketahanan pangan dan perlindungan sosial serta lingkungan sehat," pungkas Seno.
Diketahui, prevalensi stunting di Kaltim masih berada pada 22,2 persen. Jumlahnya mencapai 39.137 kasus. (Ali)
