BONTANG — Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Bontang bersama HMI siap melontarkan kritik apabila ada kebijakan Pemerintah Bontang yang tidak pro rakyat.
Ketua Presidium KAHMI Kota Bontang, Taqiyuddin, mengaku sikap kritis tersebut jelas sekali adalah bagian dari prinsip dasar perjuangan kader HMI maupun KAHMI.
“Dan itu (sikap kritis, red) berlandaskan independensi,” ucap Taqiyuddin kepada awak media di Kota Bontang, Rabu 11 Maret 2026, usai gelar agenda buka bersama.
Sebelumnya, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyerukan supaya KAHMI dan HMI berkolaborasi dengan pemerintah membangun daerah.
Sebab jelas banyak juga orang KAHMI yang memegang posisi strategis di pemerintahan.
Tapi Taqiyuddin menanggapi, kolaborasi itu tidak mesti diam-diam saat kebijakan pemerintah tidak berpihak ke rakyat.
Sekalipun ada orang KAHMI di pemerintahan, sambung Taqiyuddin, tetap saja tidak melunturkan sikap independensi kader.
Dengan alasan bahwa sikap independensi dalam HMI sangat jelas, yaitu independensi etis dan independensi organisatoris.
Independensi etis itu berarti kader maupun organisasi bergerak di garis kebenaran. Berdasarkan moralitas dan etika.
“Dan bukan karena keberpihakan pada sosok atau jabatan tertentu,” tandas Taqiyuddin.
Pun demikian, adanya kader HMI di berbagai posisi strategis seperti pemerintahan, legislatif, maupun partai politik sering menimbulkan sikap dilema kader.
Tapi, menurut Taqiyuddin, dilema tersebut harusnya tidak terjadi. Alasannya, garis perjuangan organisasi sudah jelas, yakni tetap menjaga independensi.
“Pada prinsipnya kan perjuangan tidak didasarkan pada kepentingan personal atau jabatan. Itu kuncinya,” papar Taqiyuddin.
Lebih jauh ia menegaskan tujuan utama HMI adalah bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur.
Artinya, kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak mencerminkan keadilan atau tidak membawa kemakmuran, maka organisasi punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kritik.
“Jika kondisinya begitu, ya HMI maupun KAHMI harus di garis depan untuk mengkritisi kebijakan tersebut,” tegasnya.
Pun demikian, Taqiyddin akui selama ini kritik terhadap kebijakan pemerintah di Kota Bontang lebih banyak muncul lewat personal dari kader.
Artinya, belum juga sepenuhnya disuarakan secara kelembagaan oleh organisasi.
Kondisi itu tentu saja perlu jadi bahan evaluasi internal. Supaya organisasi bisa jalankan peran kontrol sosial lebih kuat.
“Banyak kebijakan yang sebenarnya masih bisa kita kritisi. Tapi kesannya selama ini kan (kritik) yang muncul lebih bersifat personal. Belum secara kelembagaan. Ini juga menjadi otokritik bagi kita,” tandasnya. (Agung)
