Daerah
More
Katakaltim -- Belum lama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan pemerintah akan terus mendistribusikan bantuan sosial (bansos) beras hingga bulan Juni mendatang.
Berdasarkan data pemberitaan di platform media sosial pada awal Januari 2024, Jokowi aktif melakukan pendistribusian bansos di berbagai wilayah.
Atas hal tersebut, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mengkritik dugaan politisasi bansos pemerintah.
Baca Juga: 
Penyaluran Bansos Diduga Ikuti Kalender Politik, Anies Baswedan Ingatkan Begini...
Indikasi politisasi bansos semakin jelas usai tersebarnya foto-foto bansos beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditempeli stiker calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator KRKP, Said Abdullah menegaskan jika bansos, terutama dalam konteks pangan, seharusnya tidak terkait dengan kontestasi politik.
"Ketika negara mempunyai kewajibannya, maka harusnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan kontestasi politik, apalagi dalam konteks pemenangan salah satu pasangan calon,” ujar Said, dilansir dari laman Tempo, Kamis (25/1/2024).
Said menegaskan, politisasi bansos itu merupakan pelanggaran nyata terkait dengan hak pangan yang seharusnya dimiliki masyarakat tanpa embel-embel apapun.
“Akhirnya kita melihat bahwa isu pangan dan hak atas pangan bahkan dijadikan alat politik,” sambung Said.
Ia menilai jika dana bansos berasal dari negara dan sebagian dari pajak rakyat. Menurutnya bansos tidak bisa diakui milik salah satu partai karena merupakan kontribusi dari semua masyarakat. Lebih lanjut, Said juga mencurigai adanya politisasi bansos yang sistematis.
Dia merinci bahwa keputusan penambahan impor beras 3 juta ton tahun ini dan pernyataan terkait bansos dengan alasan El Nino yang mempengaruhi produksi pangan, menguatkan indikasi bahwa hak atas pangan dijadikan alat politik.
“Bisa jadi ya, obligasi negara memberikan jaminan hak atas pangan ke masyarakat kemudian digunakan sebagai alat politiknya salah satu paslon lewat kuasa pemerintah, dan ini tentu saja tidak benar,” tuturnya.
Said juga mengatakan jika Bulog harus membuktikan komitmennya terhadap netralitas distribusi bansos. “Kalau Pak Bayu mengatakan Bulog berkomitmen, itu kita pegang, dan juga harus bisa membuktikan ini, karena Bulog-nya sendiri (yang tidak netral) atau ada yang memanfaatkan situasi itu,” kata Said.
Said mengajak seluruh komponen publik untuk terus mengawasi kasus ini. Ia menekankan pentingnya pemantauan publik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan bantuan sosial demi kepentingan politik. Jika tidak ada tindakan yang diambil, politisasi bansos dapat dianggap sebagai sesuatu yang wajar, merugikan masyarakat, dan melanggar prinsip demokrasi.
“Kita juga harus melihat komitmen pemerintah, beneran nggak (tidak ikut campur dalam kepentingan politik),” lanjut Said. (*).
