BONTANG — Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menggencarkan percepatan digitalisasi keuangan di semua lini pemerintahan.
Sebab Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tengah mewujudkan tata kelola yang transparan, dan kesadaran masyarakat membayar retribusi harian seperti parkir dan sampah diakui masih menjadi tantangan.
Pesan ini menjadi inti dari High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar bersamaan dengan Gebyar Pajak 2025 di Hotel Grand Equator, Selasa 11 November 2025.
Acara yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ini bukan sekadar forum teknis.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sony Suwito Adicahyono, yang membuka acara, menegaskan TP2DD adalah instrumen kebijakan strategis untuk mengubah budaya.
“Melalui digitalisasi, kita dapat mengurangi transaksi tunai, meningkatkan akurasi pelaporan, serta memperkuat akuntabilitas fiskal,” katanya.
Perkuat Ruang Fiskal
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan transformasi digital adalah jawaban untuk memperkuat ruang fiskal daerah.
Ia juga mengapresiasi pendampingan intensif dari Bank Indonesia yang telah membantu Pemkot Bontang berbenah.
Politisi Golkar itu menjelaskan manfaat nyata digitalisasi bagi masyarakat, salah satunya efisiensi biaya.
Contohkan GPN
Ia mencontohkan penggunaan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang biayanya jauh lebih murah dibanding produk luar.
“Penerapan TP2DD bukan hanya transformasi teknologi, tetapi penguatan transparansi. Ini akan memperkuat kepercayaan publik dan mempercepat realisasi Bontang yang maju dan sejahtera,” tegas Wali Kota.
Beri Penghargaan
Momen ini tidak hanya diisi dengan arahan, tetapi juga apresiasi. Melalui Gebyar Pajak 2025, pemerintah memberikan penghargaan kepada para wajib pajak yang telah patuh dan berkontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penghargaan diberikan kepada Guest House Omah Ijo, PT Pupuk Kalimantan Timur, serta Bankaltimtara yang dinilai aktif mendukung digitalisasi transaksi di Kota Bontang. (Adv)
