BONTANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menegaskan komitmennya tidak membiarkan satu pun warga tercecer dari jaminan layanan kesehatan.
Dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar Dinas Kesehatan, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, memaparkan langkah-langkah strategis membantu masyarakat yang mengalami kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan.
Forum yang menjadi wadah partisipatif antara pemerintah dan masyarakat ini bertujuan untuk menyerap masukan dan harapan demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Taman.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah upaya mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100%. Wali Kota mengungkapkan, saat ini sekitar 94% warga Bontang telah menjadi peserta BPJS aktif.
Namun, masih ada 6% yang non-aktif, sebagian besar karena berhenti bekerja atau tidak mampu membayar iuran mandiri.
“Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat Bontang dapat menjadi peserta aktif BPJS. Untuk itu, kami akan mengalokasikan dana dari APBD dan berkoordinasi dengan provinsi untuk meng-cover sekitar 11.000 warga yang belum terdaftar,” ujar Wali Kota Neni Moerniaeni.
Selain jaminan kesehatan, forum ini juga menyoroti berbagai isu yang menyentuh langsung hajat hidup warga. Salah satunya adalah pengawasan depo air minum isi ulang.
Terungkap bahwa dari sekitar 100 depo di Bontang, baru 16 yang memiliki izin resmi. Menanggapi keluhan pengusaha tentang mahalnya biaya uji lab, Pemkot melalui Labkesda berinisiatif membuat sistem digital berbasis barcode.
“Sistem ini memungkinkan publik mengakses hasil uji lab. Hanya depo dengan hasil baik yang akan ditampilkan. Ini solusi adil yang tidak memberatkan usaha kecil, namun tetap melindungi kesehatan masyarakat,” jelas Wali Kota.
Forum ini juga membahas berbagai isu lain, mulai dari edukasi pencegahan DBD , penanganan limbah dapur program SPPG , hingga penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. (Adv)
