Bontang – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang terus menjadi perhatian DPRD. Dalam rapat kerja (raker) DPRD Kota Bontang terkait optimalisasi PAD Tahun Anggaran 2026 dari sektor pajak dan retribusi daerah, Senin (22/6/2026), anggota DPRD Bontang, Saeful Rizal, memberikan sejumlah catatan strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Saeful menilai, setiap sektor pendapatan harus dievaluasi secara berkala, terutama ketika capaian belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ia mencontohkan salah satu sektor yang berdasarkan catatannya hingga Mei 2026 baru menghasilkan sekitar Rp14,5 juta.
Jika dihitung secara prorata selama satu tahun, angka tersebut diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp34,8 juta atau sekitar 83,25 persen dari target Rp41 juta.
“Ini perlu dilihat kendalanya apa, kemudian solusi apa yang harus dilakukan. Jangan sampai target hanya menjadi angka, tapi bagaimana realisasinya bisa maksimal bahkan melampaui target,” ujar Saeful.
Namun, di tengah evaluasi tersebut, Saeful juga mengapresiasi capaian positif yang ditunjukkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Ia menyebut, berdasarkan data yang dimilikinya, pendapatan DLH hingga Mei 2026 telah mencapai sekitar Rp1,337 miliar.
Dengan perhitungan prorata, potensi pendapatan DLH dalam satu tahun diperkirakan mencapai lebih dari Rp3,2 miliar. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan sekitar Rp2,529 miliar atau mencapai sekitar 126,9 persen.
“Kalau perhitungan saya benar, ini adalah success story. Pola seperti ini harus bisa menjadi contoh dan ditularkan ke perangkat daerah lain,” ungkapnya.
Menurut Saeful, keberhasilan DLH tidak hanya dilihat dari capaian angka, tetapi juga bagaimana inovasi pengelolaan sektor lingkungan dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru bagi daerah.
Ia mendorong agar pengelolaan sampah di Bontang bisa diarahkan menjadi lebih produktif, seperti yang dilakukan sejumlah daerah maupun perusahaan yang mampu mengubah sampah menjadi barang bernilai jual.
“Apakah sampah yang terkumpul sudah dikonversi menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi? Kalau sudah, berapa nilai yang bisa masuk dan berkontribusi terhadap PAD,” katanya.
Selain sektor lingkungan, Saeful juga memberikan perhatian khusus terhadap retribusi parkir. Ia mengungkapkan masih menemukan kondisi di sejumlah titik parkir, masyarakat membayar namun tidak mendapatkan karcis resmi.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian karena berpotensi mengurangi pendapatan yang seharusnya masuk ke pemerintah daerah.
“Saya tidak menyalahkan masyarakat yang memberikan uang kepada petugas parkir. Tapi jangan sampai hak pemerintah hilang. Kalau tarif resminya Rp5 ribu, berikan sesuai aturan. Kalau ingin memberi lebih sebagai bentuk kepedulian, itu berbeda,” jelasnya.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap sektor parkir harus diperkuat agar tidak terjadi kebocoran pendapatan daerah.
Melalui raker tersebut, Saeful berharap seluruh perangkat daerah dapat lebih kreatif menggali potensi PAD, tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan yang sudah berjalan, tetapi juga menghadirkan inovasi baru yang mampu memperkuat kemandirian keuangan Kota Bontang.(Adv)
