SAMARINDA — Ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, dalam rapat paripurna ke-25 DPRD Kaltim menuai kritikan dari anggota dewan.
Legislator dari Fraksi Golkar, Syahariah Mas'ud, melayangkan kritik tajam atas absennya Gubernur Kaltim dalam momen yang dianggap strategis dan menyangkut kepentingan masyarakat itu.
"Jadi menurut saya setiap momen-momen paripurna itu penting banget ya. Dan di dalam rapat paripurna, kita selalu membicarakan tentang nasib rakyat Kalimantan Timur," ujar Syahariah saat ditemui usai rapat paripurna, Senin 21 Juli 2025.
Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi pendidikan dan perlindungan anak, Syahariah menegaskan pentingnya kehadiran langsung pejabat terkait, terutama kepala daerah dalam forum penting itu.
"Kenapa saya berinterupsi keras seperti ini, bukan berarti saya enggak terima ya, kalau diwakili oleh staf ahli. Tetapi ini berbicara masalah kepentingan rakyat kita," tegasnya.
Ia meminta agar ke depannya, ketidakhadiran kepala daerah tidak menjadi kebiasaan yang berulang, sebagaimana yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
"Coba kebiasaan-kebiasaan kita seperti ini, yang tahun-tahun kemarin, kalau bisa di periode ini dirubah. Jangan kebiasaan yang tidak baik itu selalu dilestarikan," tambahnya.
Menanggapi pernyataan itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud turut mengakui pentingnya kehadiran Gubernur dalam forum paripurna.
Namun, ia menyebutkan kali ini absennya Gubernur Rudy Mas’ud dan jajarannya karena adanya agenda nasional yang bersamaan.
"Sebetulnya kalau gubernur dalam paripurna itu tidak bisa hadir, dia harus membuat pendelegasian pada Wakil Gubernur, atau Sekda, atau asisten. Itu disampaikan sebelum kita melakukan paripurna," kata Hasanuddin.
Ia menjelaskan bahwa ketidakhadiran Gubernur dan jajarannya telah dikonfirmasi karena sedang mengikuti rapat virtual bersama Presiden RI terkait program Koperasi Merah Putih.
"Nah, tapi ini memang Pak Gubernur dengan seluruh jajarannya lagi mengadakan zoom langsung dengan Pak Presiden, soal Koperasi Merah Putih, dan ini sudah bersurat kepada kita. Jadi saya kira ini masih bisa dimaklumi," ucapnya.
"Harapannya ke depan, kalau tidak bisa Wagub, ya Sekda, ataupun Asisten. Masa semuanya tidak bisa, masa semuanya melotot semua di zoom, kan?," cecarnya.
Di konfirmasi terpisah, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, membenarkan pihaknya sedang mengikuti agenda nasional yang tak bisa ditinggalkan.
"Perwakilan selalu ada, tapi kalau mau diharapkan kepala daerah tentu harus berkoordinasi dengan kita, kita juga ada kegiatan," jelas Rudy.
Ia mengungkapkan, dirinya baru saja menyelesaikan kegiatan nasional dari pagi hingga sore hari.
"Tadi kita baru selesai jam 3, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore, berkaitan dengan launching Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Jadi kalau itu mau dikorbankan, rasanya tidak bisa," ujarnya.
Untuk itu Rudy menekankan pentingnya sinkronisasi jadwal antara legislatif dan eksekutif agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Ia juga menegaskan koordinasi antara legislatif dan eksekutif tidak selalu harus di ruang paripurna.
"Maka perlu sebenarnya sinkronisasi antara teman-teman yang di legislatif dengan eksekutif agar kita bisa ketemu. Kan kita bisa berkoordinasi kapan saja, tidak ada masalah itu," jawab Rudy dengan santai. (*)
