Payload Logo
-21020251125185407139.jpg
Dilihat 0 kali

Kepala unit pelaksana teknis (UPT) Rusunawa Api-Api, Iqbal Srijaya, ditemui usai sidak DPRD Bontang, Selasa 26 Agustus 2025 (dok: Agu/katakaltim)

Ada Laporan PNS dan Pekerja Tambang Tinggal di Rusunawa Api-Api Bontang, Begini Tanggapan Kepala UPT

Penulis: Agu | Editor:
27 Agustus 2025

BONTANG — Penghuni Rusunawa Api-Api, Kota Bontang melaporkan ada pegawai negeri sipil (PNS) yang tinggal di rusun.

Bahkan, mereka juga membeberkan ada pekerja tambang yang tinggal di sana. Padahal, PNS dan pekerja tambang punya penghasilan cukup. Dan pasti dilarang tinggal di sana.

Laporan itu mencuat saat Wakil Rakyat Bontang lakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rusunawa Api-Api, Selasa 26 Agustus 2025.

“Ada PNS juga tinggal di sini,” ucap penghuni saat diwawancarai di sela-sela Sidak dewan.

Ditemui setelah sidak, Kepala unit pelaksana teknis (UPT) Rusunawa Api-Api, Iqbal Srijaya, mengatakan sebenarnya tidak ada PNS.

“Awalnya dia honor. Terus lolos P3K. Kami sudah keluarin kok. Tapi memang ada yang tahun lalu itu,” ucap Iqbal.

Sementara dugaan adanya pekerja tambang yang tinggal di sana, Iqbal juga menimpali. Dia bilang bahwa dia adalah sopir.

“Nah itu sebenarnya sopir yang bawa mobil tambang ke sini. Infonya begitu,” tegasnya.

Iqbal menambahkan warga rusun yang memiliki mobil dan motor juga sementara dievaluasi. Apakah benar laporan tersebut ada atau tidak.

“Intinya kalau ada laporan pasti kami langsung evaluasi,” tandasnya.

Iqbal lebih jauh menjelaskan, mereka yang boleh tinggal di rusun adalah orang yang berpendapat di bawah upah minimum regional (UMR).

“Kalau pendapatannya di bawah UMR (itu bisa tinggal). Nah di sini masih banyak pekerja sampah yang tinggal,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Rakyat Bontang menyoroti beberapa masalah di rusunawa. Seperti pembayaran air yang mahal. Kemudian beberapa fasilitas tidak berfungsi secara normal dan juga masalah kebersihan.

Terhadap kritikan dewan itu, Iqbal mengaku pihaknya akan melakukan evaluasi besar-besaran dan menjalin komunikasi dengan pihak terkait. (*)