AHK Lakukan Inspeksi Mendadak ke Beberapa OPD di Kutim

KUTIM — Dalam upaya memastikan kesiapan daerah menghadapi bencana dan kebakaran hutan serta penegakan hukum lingkungan hidup, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim), Agus Hari Kesuma (AHK), melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa instansi, Selasa (29/10/2024).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim menjadi tujuan pertama AHK. Dalam pertemuan itu AHK menegaskan Pemkab memberi perhatian besar terhadap mitigasi bencana. Itu tampak dari alokasi anggaran BPBD sebesar Rp59 miliar.

Baca Juga: Pjs Bupati Kutim Paparkan 5 Program Prioritas Pemerintah Pusat, Minta Kerja Sama Seluruh Pihak

“Anggaran ini menunjukkan betapa seriusnya kami dalam upaya mitigasi. Terutama melihat cuaca yang semakin sulit diprediksi,” ucap AHK.

Baca Juga: KPU Kutim Tetapkan Nomor Urut Pasangan KB-Kinsu dan ARMY

Dirinya mendorong BPBD membentuk Posko Siaga sebagai langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrem.

Bahkan AHK meminta BPBD memperkuat kesiagaan di 18 kecamatan melalui program Desa Tanggap Bencana.

“SDM harus terus ditingkatkan agar tanggap menghadapi bencana. Kita harus membina desa-desa ini dengan serius,” pinta dia.

Dirinya berharap, kunjungan ini bisa menjadi ajang silaturahmi dan membangkitkan semangat kebersamaan di antara staf BPBD.

“Kita bekerja menghadapi bencana bukan hanya sebagai tugas, tetapi dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan,” jelasnya.

Kemudain AHK berkunjung ke Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar). Pembahasan berfokus pada kesiapan instansi menangani masalah kebakaran, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi di Kutim.

AHK mengecek secara rinci sarana dan prasarana yang dimiliki Disdamkar. Memastikan peralatan dan fasilitas yang ada siap digunakan setiap saat.

“Kesiapan sarana dan prasarana sangat penting dalam menghadapi kondisi kebakaran yang tidak dapat diprediksi,” jelasnya.

Penekanan betapa pentingnya koordinasi lintas instansi dalam pengendalian karhutla juga menjadi sorotan AHK.

Disdamkar harus selalu berkoordinasi dengan dinas terkait dan seluruh elemen, terutama saat menghadapi kebakaran yang berpotensi meluas,”

Kadisdamkar, Failu, menyambut baik arahan ini dan menyatakan kesiapan pihaknya melaksanakan instruksi serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait.

Di akhir sidak, AHK mengunjungi Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dia meminta DLH mengadakan FGD yang melibatkan seluruh camat se-Kutim.

Pertemuan itu guna membahas penegakan hukum terkait lingkungan hidup. AHK juga menekankan pentingnya percepatan progres kegiatan serta realisasi anggaran tahun 2024.

Plt Kepala DLH, Dewi, menyambut baik arahan ini. Dewi menyatakan pihaknya siap mendukung visi dan instruksi Pjs Bupati demi kemajuan LH Kutim.

“Percepatan progres kegiatan serta penegakan hukum merupakan agenda penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” katanya.

“Kami akan segera menindaklanjuti arahan ini dengan membentuk tim persiapan untuk FGD,” sambungnya. (Adv)