BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan harus putar otak. Sebab Dana Transfer ke Daerah (TKD) di 2026 untuk Kota Minyak ini terpangkas sebesar Rp1,05 triliun.
Pemkot Balikpapan terpaksa harus menata ulang struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tetap seimbang, tanpa mengorbankan program prioritas masyarakat.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyatakan pembahasan intensif terus dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD.
Katanya untuk menyesuaikan postur APBD dengan kondisi penurunan pendapatan. Pemerintah, kata Bagus, memilih fokus pada efisiensi dan penghematan belanja operasional.
“Beberapa langkah yang kami ambil itu pengurangan kegiatan seremonial, pembatasan penggunaan hotel untuk rapat, serta rasionalisasi perjalanan dinas,” ucap Bagus kepada awak media, Senin 3 November 2025.
Strategi efisiensi, kata dia, tidak akan mengganggu sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir, yang tetap menjadi prioritas utama pemerintah kota.
Salah satu program yang dipastikan tetap berjalan adalah pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur, fasilitas kesehatan bertipe C yang sangat dibutuhkan masyarakat di kawasan tersebut.
Rumah sakit itu akan dibangun dengan total anggaran sekitar Rp273,2 miliar melalui skema multiyears selama tiga tahun.
Pada tahap pertama tahun 2026, pemerintah mengalokasikan Rp50 miliar untuk pekerjaan pembersihan lahan, penerapan sistem SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), serta pembangunan struktur dasar.
Tahap berikutnya akan berlangsung pada 2027, sementara penyelesaian akhir ditargetkan tuntas pada 2028.
Bagus mengungkapkan, pemangkasan TKD ini terjadi akibat berkurangnya penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Bantuan Keuangan (Bankeu) dari pemerintah pusat dan provinsi.
“Ini menjadi tantangan fiskal yang berat, tapi kami pastikan pembangunan infrastruktur dan layanan publik tidak berhenti,” ucapnya. (Han)
