Payload Logo
w-932020251125190956861.jpg
Dilihat 378 kali

Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin (kiri) dan Sekretaris TPPS Kaltim, Sri Wahyuni (kanan) (dok: Kolase/Ali/katakaltim)

Anggaran Terpangkas, Sekertaris TPPS dan Dinkes Kaltim Beda Pikiran Soal Penanganan Stunting

Penulis: Ali | Editor: Agu
18 November 2025

KALTIM — Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) secara besar-besaran oleh Pemerintah Pusat menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program kerjanya.

Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu provinsi yang harus merombak pos keuangan yang telah ditetapkan imbas pemangkasan anggaran tersebut.

Kekhawatiran publik pun mencuat. Mengingat beberapa program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim butuh anggaran jumbo.

Salah satu program prioritas perhatian Pemprov Kaltim adalah stunting yang masih cukup tinggi di Bumi Etam ini: 39.137 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Jaya Mualimin menegaskan publik tak perlu khawatir dengan pemangkasan TKD.

Sebab upaya penurunan stunting tetap menjadi program prioritas sebagaimana Pendidikan Gratispol ala Rudy-Seno.

"Ini menjadi prioritas pak Gubernur ya. Jadi tetap kita melakukan pengawasan, koordinasi dan juga beberapa kegiatan yang lain yang memang mengacu dalam penurunan angka stunting," terangnya saat ditemui di Samarinda, Selasa 18 November 2025.

"Sama seperti gratispol, atau pelayanan kesehatan gratis. Itu kan pasti tidak akan dikurangi. Jadi jangan khawatir!,” pintanya.

Sementara itu, Sekertaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang juga menjabati Sekda Pemprov Kaltim, Sri Wahyuni, punya pandangan berbeda.

Kata dia, program penurunan stunting selama ini mendapat bantuan keuangan (bankeu) spesifik dari pemerintah pusat. Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten/kota.

"Kalau tahun depan dengan kondisi pengurangan TKD, kapasitas fiskal kita juga sangat terbatas, tahun depan kita nggak bisa membuat alokasi bankeu itu lagi," terangnya saat ditemui di hari yang sama.

Meski begitu, Sri berharap program penanganan stunting tetap bisa berjalan di tahun depan. dengan memanfaatkan sumber keuangan yang lain.

Sumber keuangan yang lain maksud dia seperti Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.

"Penanganan stunting ini kan selain menggunakan APBD bisa dari sumber lain, dengan dana CSR, juga bapak angkat, setiap orang juga bisa jadi bapak asuh bagi anak stunting," pungkasnya. (Ali)