Beban Berlipat, Anhar Nilai Pajak Kantin Sekolah Merugikan Masyarakat Kecil

SAMARINDA — Wacana penerapan pajak pada kantin sekolah yang tengah dibahas di Jakarta mendapat perhatian serius dari sejumlah pihak, salah satunya Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar.

Menurut Anhar, kebijakan ini tidak sepatutnya diterapkan di Samarinda, terutama jika tujuannya hanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ada banyak sektor yang bisa dikelola untuk meningkatkan PAD tanpa harus memberatkan pelaku usaha kecil di sekitar sekolah,” ujar Anhar, Sabtu 22 Februari 2025.

Baca Juga: DPRD Samarinda Desak Pemkot Perbaiki Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, menegaskan bahwa kebijakan semacam ini berpotensi menambah beban bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Baca Juga: DPRD Samarinda Awasi Distribusi Bahan Pokok Agar Tetap Stabil di Bulan Ramadan

Sebagian besar siswa di sekolah memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda-beda, dan penerapan pajak kantin, menurutnya, justru bisa menambah kesulitan bagi mereka.

“Jangan sampai kebijakan ini malah membuat siswa kesulitan mendapatkan makanan yang terjangkau,” tuturnya.

Selain itu, Anhar juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya beban pajak yang sudah ada, baik yang dikenakan oleh pemerintah pusat melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun pajak daerah lainnya.

Dengan kondisi perekonomian yang masih dalam pemulihan pasca-pandemi, Anhar khawatir jika pajak pada kantin sekolah diterapkan, dampaknya akan lebih dirasakan oleh masyarakat kecil, termasuk siswa.

"Jika kebijakan ini diberlakukan, itu tidak hanya berdampak pada pemilik kantin, tetapi juga kepada siswa-siswa dari keluarga dengan pendapatan rendah. Mereka bisa kesulitan membeli makanan di kantin sekolah," tegas Anhar.

Sebagai alternatif, Anhar menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk lebih fokus pada sektor-sektor lain yang memiliki potensi untuk meningkatkan PAD.

Beberapa sektor yang dianggapnya memiliki potensi besar, antara lain kawasan Teras Samarinda, Taman Samarendah, serta pengelolaan sistem perparkiran di tepi jalan yang kerap mengalami kebocoran pendapatan.

“Saya yakin Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memiliki banyak cara untuk meningkatkan PAD yang lebih efektif. Mengandalkan pajak dari kantin sekolah bukanlah langkah yang tepat,” tutup Anhar.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, Anhar berharap Pemkot Samarinda dapat lebih bijaksana dalam merumuskan kebijakan pajak, khususnya yang berhubungan dengan sektor pendidikan, agar tidak semakin membebani masyarakat yang sudah terbebani kondisi ekonomi saat ini. (Adv)