DPRD Samarinda Desak Pemkot Perbaiki Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

SAMARINDA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda kembali menyoroti permasalahan infrastruktur, khususnya terkait proyek pembangunan jalan yang baru saja selesai.

Anggota Komisi IV, Anhar, menilai adanya kelemahan dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan proyek yang berpotensi merugikan masyarakat. Dimana banyak proyek jalan yang baru dikerjakan ternyata sudah mulai rusak dalam waktu singkat.

Menurutnya, hal ini disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang, yang berujung pada kualitas infrastruktur yang tidak tahan lama.

Baca Juga: Beban Berlipat, Anhar Nilai Pajak Kantin Sekolah Merugikan Masyarakat Kecil

“Masyarakat membutuhkan bukti nyata, bukan hanya janji-janji. Jangan sampai jalan yang baru selesai dibangun justru cepat rusak atau pengerjaannya tertunda," ujarnya, Senin (24/2/24).

Baca Juga: Ternyata Bukan Banjir, Wakil Rakyat Samarinda Menyebut Hanya Genangan Air

Selain itu, Anhar juga mengkritik koordinasi yang lemah antara instansi terkait yang menyebabkan proses pengerjaan proyek sering kali terhambat.

Ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat untuk memastikan anggaran yang telah dikeluarkan tidak sia-sia.

“Jangan sampai proyek jalan yang baru malah menjadi langganan perbaikan. Ini bukan hanya masalah anggaran, tetapi juga keselamatan masyarakat," katanya.

Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menilai bahwa ketidakoptimalan dalam perencanaan infrastruktur justru menyebabkan pemborosan anggaran yang berulang.

“Jika perencanaan infrastruktur dilakukan dengan matang sejak awal, kita tidak perlu terus-menerus mengeluarkan dana untuk memperbaiki jalan yang baru selesai dibangun," jelasnya.

Anhar berharap Pemkot Samarinda dapat lebih serius dalam mengatasi persoalan ini, dan memastikan kualitas infrastruktur tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi warga.

“Pengawasan harus diperketat. Masyarakat berhak atas infrastruktur yang layak, dan itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya," tutup Anhar. (Adv)