Daerah
More
KUTIM — KNPI Kutim makin memanas. Pasalnya, muncul kembali 2 kepengurusan untuk periode 2025-2028.
Fenomena ini tentu saja melanggengkan daftar dualisme KNPI. Lalu, bagaimana tanggapan Jimmi, selaku Ketua DPRD Kutim?
Politisi PKS itu mengaku amat terbuka dengan dinamika kepemudaan. Tigalisme sekalipun, kata dia, itu hal biasa.
Baca Juga: 
DPD KNPI Kutim Dualisme Lagi, Apa Bedanya?
"Kalau memang harus terjadi dualisme, tigalisme, dan sebagainya, ya enggak ada masalah. Itu sudah keputusan masing-masing pihak," begitu pengakuan Jimmi saat ditemui Katakaltim, Kamis 12 Juni 2025, di Sangatta.
Baca Juga: 
Tanggapan DPRD Kutim mengenai 2 Lembaga Dikuasai PKS
Pun demikian, Jimmi tetap berharap agar pemuda Kutim bisa lebih menyadari penyebab dari perpecahan kelompok di KNPI.
Sederhana sekali, kata Jimmi. Dulu, pemuda dari berbagai wilayah bisa bersatu memperjuangkan bangsa ini. Karena punya tujuan sama.
Semua itu adalah bentuk pelajaran. Olehnya, Jimmi menyarankan agar belajar dari situasi tersebut.
"Kita perlu banyak mengambil pelajaran dari pendiri bangsa ini. Kalau zaman dulu pemuda dari berbagai daerah bisa bersatu. Kenapa kita di level kabupaten masih harus terpecah-pecah?" cecarnya.
Fenomena dualisme, menurut Jimmi, berpotensi menghambat arah gerak pemuda.
Alasannya, kedua belah pihak kemungkinan tidak mengarah pada tujuan yang sama.
"Nah, begitu muncul dualisme, berarti kita mengeluarkan energi lagi untuk memikirkan bagaimana menyatukan yang berselisih ini,” tukas dia.
Karena itu, Jimmi kembali berharap agar pemuda Kutim tidak membuang waktu mereka dengan situasi semacam ini.
Namun, jika itu adalah pilihan mereka, bukan masalah. Namun Jimmi menyarankan agar pemikiran para pemuda lebih mengarah ke masa depan daerah.
"Itu kembali lagi kepada keputusan para pemuda kita ini. Kalau kita ya kepinginnya lebih jauh lagi pemikirannya,” tandas Jimmi.
Sementara itu, masalah yang kerap muncul dengan hadirnya dualisme KNPI adalah menyulitkan dana hibah APBD dapat diberikan pada lembaga tersebut.
Kata Jimmi, secara aturan pemerintah tidak diperkenankan memberi dana hibah kepada lembaga yang sedang berkonflik secara internal.
Namun, pemerintah bisa saja melakukan mediasi berupa validasi dan verifikasi melalui lembaga Kesbangpol.
"Artinya organisasi KNPI mana yang memang betul-betul valid dukungan dan rekomendasi dari OKP, serta memenuhi syarat-syaratnya. Ini yang mendapat hibah," terangnya.
Ia berharap, siapapun lembaga yang nantinya dipastikan valid, dapat menjadi media atau lembaga untuk menampung aspirasi pemuda.
“Kita harapnya begitu,” imbuhnya. (Cca)
