BONTANG — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bontang menyoroti sejumlah persoalan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Mulai dari turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), proyeksi SILPA yang dinilai tidak akurat, hingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Winardi, dalam Rapat Paripurna DPRD Bontang, Selasa (8/9/2026), sebagai respons atas Nota Keuangan Perubahan APBD yang disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni sehari sebelumnya.
Pertama, Fraksi PDIP menyoroti penurunan PAD sebesar 2,69 persen. Di tengah pendapatan daerah yang meningkat, kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kemandirian fiskal.
Fraksi meminta Pemkot Bontang menjelaskan komponen PAD yang mengalami koreksi, faktor penyebabnya berdasarkan realisasi hingga semester I, serta langkah pemulihan penerimaan hingga akhir tahun tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
Kedua, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan proyeksi SILPA. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus lebih cermat, realistis, dan akurat dalam memproyeksikan SILPA.
Ketidaktepatan proyeksi tersebut dinilai turut menekan struktur anggaran dan berpotensi menyebabkan sejumlah program prioritas tertunda.
Salah satunya pembangunan Waduk Kanaan yang menjadi bagian penting penanganan banjir dari sisi hulu.
“Perencanaan fiskal ke depan harus dilakukan dengan lebih terukur sehingga program-program strategis daerah tidak kembali mengalami penundaan akibat ketidaktepatan proyeksi anggaran,” ucap Winardi.
Ketiga, Fraksi PDIP menyoroti tingginya ketergantungan Bontang terhadap pendapatan transfer.
Setelah perubahan, pendapatan transfer mencapai sekitar 78,70 persen dari total pendapatan daerah, meskipun mengalami peningkatan 2,66 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada sumber eksternal.
PDI Perjuangan mendorong penguatan PAD melalui pembenahan tata kelola penerimaan, optimalisasi aset dan potensi ekonomi daerah, serta perluasan basis ekonomi yang berkelanjutan.
Keempat, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan sempitnya waktu efektif pelaksanaan anggaran. Nota Keuangan Perubahan APBD baru disampaikan pada awal September sehingga OPD dituntut bekerja lebih cermat dan disiplin.
Program yang dipertahankan dalam perubahan APBD, kata Winardi, tidak boleh hanya mengejar serapan anggaran. Pelaksanaannya harus dipastikan selesai tepat waktu dengan kualitas pekerjaan yang tetap terjaga.
Kelima, Fraksi PDI Perjuangan meminta penyesuaian belanja tidak mengorbankan pelayanan dasar. Fraksi mengapresiasi komitmen Pemkot Bontang mempertahankan mandatory spending sektor pendidikan dan infrastruktur publik.
Namun, penurunan belanja daerah sebesar 5,67 persen dinilai tidak boleh berujung pada penurunan kualitas layanan masyarakat.
Pemkot diminta memberikan penjelasan terukur mengenai strategi menjaga pelayanan kesehatan, perumahan rakyat, sosial, serta ketertiban umum agar tetap optimal dan merata.
Selain lima catatan utama tersebut, Fraksi PDIP turut menyoroti persoalan lingkungan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah.
Winardi menyinggung kebakaran lahan sekitar satu hektare di Bontang Lestari yang diduga dipicu pembakaran lahan atau kelalaian dan nyaris merembet ke permukiman serta fasilitas kelistrikan.
PDIP meminta pengawasan di wilayah rawan kebakaran diperketat, termasuk terhadap aktivitas pembukaan dan pembersihan lahan dengan cara membakar.
Fraksi juga meminta sosialisasi dan penegakan Perda terkait larangan pembakaran sampah ditingkatkan.
Praktik pembakaran sampah dinilai berisiko mengganggu kesehatan, menurunkan kualitas udara, sekaligus meningkatkan potensi kebakaran di tengah musim kemarau.
Persoalan keterbatasan air juga menjadi perhatian. PDI Perjuangan meminta penanganan distribusi air tidak hanya dilakukan melalui penghentian aliran secara bergilir, tetapi disertai komunikasi publik yang jelas hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan RT.
Terkait banjir, PDI Perjuangan tetap mendorong agar program pengendalian banjir menjadi prioritas meski ruang fiskal terbatas.
Dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga dinilai perlu terus diperjuangkan agar penanganan banjir dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Winardi menegaskan seluruh catatan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab politik Fraksi PDI Perjuangan dalam mengawal APBD agar tetap berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, perubahan APBD tidak boleh berhenti pada penyesuaian angka, tetapi harus memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat nyata bagi warga Bontang. (Caca)
