BONTANG– Di balik geliat industri yang menjadi penggerak ekonomi, Bontang juga menghadapi tantangan besar dalam memastikan keselamatan dan kesiapsiagaan masyarakat. Menyadari hal itu, DPRD Bontang mendorong kolaborasi lebih kuat antara pemerintah, dunia industri, dan masyarakat untuk membangun budaya tanggap bencana.
Upaya tersebut akan diawali dengan pembahasan di Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Bontang. Setelah mendapat arahan, DPRD berencana mengajak perusahaan industri untuk duduk bersama menyusun langkah edukasi kebencanaan yang lebih efektif dan menyentuh masyarakat.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menilai keterlibatan industri menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapan kota. Sebab, perusahaan besar selama ini telah memiliki pengalaman, sistem keselamatan, hingga prosedur penanganan kondisi darurat yang dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat.
“Terkait sosialisasi dan edukasi tanggap bencana itu, nanti kita kasih masukan ke Bamus dulu. Setelah itu kita panggil pihak-pihak perusahaan industri, baik dari PKT maupun PT Badak LNG,” kata Muhammad Sahib usai rapat kerja di Kantor DPRD Bontang, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, edukasi kebencanaan tidak cukup hanya dilakukan melalui sosialisasi sesaat. Masyarakat perlu dibekali pemahaman agar mampu mengenali potensi risiko, mengetahui langkah penyelamatan, hingga memahami prosedur evakuasi ketika kondisi darurat terjadi.
“Kita harapkan bukan hanya sosialisasi biasa, tetapi ada pemahaman yang benar di masyarakat. Bagaimana menghadapi kondisi darurat, bagaimana evakuasi, dan bagaimana membangun kesiapan bersama,” ujarnya.
Ia menyebut, sebagai kota industri, Bontang membutuhkan pola penanganan bencana yang melibatkan seluruh unsur. Tidak hanya pemerintah dan lembaga terkait, tetapi juga perusahaan serta warga harus memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman.
Keberadaan industri besar di Bontang, kata dia, menjadi peluang untuk memperkuat budaya keselamatan. Pengalaman perusahaan dalam menerapkan standar keselamatan kerja dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menghadapi berbagai potensi keadaan darurat.
“Bontang ini kota industri. Jadi upaya menghadapi risiko harus dilakukan bersama-sama. Pemerintah, DPRD, perusahaan, dan masyarakat harus punya sinergi,” tegasnya.
Melalui langkah tersebut, DPRD berharap lahir program edukasi tanggap bencana yang tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan menjadi gerakan berkelanjutan dalam membangun masyarakat yang lebih siap.
Sebab, ukuran kemajuan sebuah kota tidak hanya dilihat dari pertumbuhan industri dan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakatnya dalam menghadapi risiko serta menjaga keselamatan bersama.(Adv)
