Debat Pilgub Kaltim. Pengamat politik Saiful menilai keduanya belum menampilkan terjemahan visi misi (aset: agu/katakaltim)

Debat Pilgub Kaltim: Pengamat Menilai Paslon Belum Mampu Terjemahkan Visi Misi

Penulis : Agu
24 October 2024
Font +
Font -

SAMARINDA — Pengamat Politik, Saiful, menilai kedua paslon kepala daerah Kaltim belum mampu menerjemahkan visi misi mereka secara konkret dalam debat Pilgub Kaltim yang berlangsung di Kota Samarinda, Rabu (23/10/2024) malam.


Saiful mengatakan sebenarnya tujuan debat Pilgub Kaltim ini adalah memperdalam visi misi serta program paslon. Kedua paslon, baik Isran Noor-Hadi Mulyadi dan Rudy Mas’ud-Seno Aji, awalnya memang menampilkan data-data, misalnya angka stunting, pendapatan daerah dan lain sebagainya.

Baca Juga: Calon Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam depar perdana Pilgub Kaltim di Kota Samarinda (aset: puji/katakaltim)Sektor Pertambangan Kaltim Sumbang 43,19 Persen PDRB, Namun Dinilai Mengancam Lingkungan

Namun kedua paslon tidak menetapkan target realisasinya jika mereka terpilih. Padahal, idealnya, adalah paslon menentukan serta memastikan kapan waktu program itu diwujudkan.

Baca Juga: Paslon kepala daerah Kaltim nomor urut 1, Isran Noor dan Hadi Mulyadi dalam debat perdana di Kota Samarinda (aset:puji/katakaltim)Soal Perlambatan Pembangunan IKN, Isran Noor dan Hadi Mulyadi Menilai Pertanyaan Panelis Tidak Nyambung

“Walaupun saya lihat dari awal debat ada upaya menampilkan data-data, tapi angka tersebut mestinya secara ideal juga dibuatkan angka target yang akan dicapai ketika nanti mereka terpilih,” ucap Saiful kepada katakaltim, Kamis (24/10/2024).

Lebih lanjut, Saiful menilai terlalu banyak jargon palson yang, dapat dikatakan, belum menyentuh konten atau permasalahan di Bumi Etam. Terlebih secara kuantitatif kedua paslon belum menyampaikan secara spesifik.

Padahal, ini bisa mempengaruhi keterpilihan mereka. Atau paling tidak, masyarakat punya pertanggungjawaban memilih paslon 1 atau paslon 2.

Meskipun nantinya dalam proses perjalanan paslon terpilih, bisa saja target-target yang mereka tentukan bisa meleset. Apakah melampaui target atau justru kurang dari apa yang diharapkan.

“Di sini masyarakat bisa mengukur kan. Contoh angka kemisikinan dan angka pengangguran. Mestinya ada target. Misalnya di tahun pertama seperti apa persentase pengurangannya gitu,” ucapnya.

Lebih lanjut akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) itu menilai, misalnya, masalah pengangguran. Harusnya ada spesfikasi (penentuan), apakah itu adalah pengangguran absurd, ataukah pengangguran terbuka.

Apalagi banyak menyinggung soal IKN. Ini bisa menjadi analisa, bahwa dipastikan penduduk Kaltim bakal bertambah dengan proses urbanisasi di wilayah dengan julukan Bumi Etam Ini.

Kalau begitu, maka potensi pengangguran di Kaltim menjadi lebih besar, karena adanya persaingan antara penduduk yang datang dan warga lokal.

“Misalnya pengangguran, dibagi dua. Ada pengangguran absurd ada pengagguran terbuka. Itu bisa dipengaruhi oleh penduduk yang datang ke Kaltim. Nah itu perlu penjelasan,” terangnya.

Lebih jauh Dosen Fisipol itu menyinggung dampak tambang. Juga harusnya disampaikan paslon bagaimana data akuratnya. Baik luas lahan yang telah digunakan, maupun lahan yang belum dan akan direboisasi (dihijaukan) pasca operasi tambang.

Tidak hanya itu, paslon juga harusnya menerangkan seperti apa kewajiban perusahaan di Kaltim. Bagaimana kontribusi mereka, dan ada berapa perusahaan yang terlibat dalam proses penambangan tersebut.

“Jadi perlu menyampaikan dampak spesifik pertambangan. Mana yang belum direklamasi atau belum direboisasi. Atau misalnya seperti apa kewajiban perusahaan dan sebagainya,” kata Saiful.

Bahkan, dia lebih jauh menyarankan mestinya ada data jumlah tambang legal dan tambang ilegal di Kaltim. Bagaimana tanggungjawab perusahaan yang menambang itu pasca penambangan. Karena, selama ini ada banyak dampak tambang bahkan menelan korban jiwa.

“Menurut saya, perlu ada pemetaan, misalnya ada tambang resmi di Kaltim. Dampak-dampak negatif pasca tambang, apakah legal atau ilegal. Nah, selama ini kan banyak merugikan masyarakat sekitar,” ungkap Saiful.

Seluruh program paslon, tandas Saiful, hendaknya mampu menerjemahkan visi misi mereka. Jangan sampai visi misi mereka tidak realistis dan tidak nyambung dengan program mereka. Terlebih lagi jika program itu justru merusak visi misi.

“Program itu kan menerjemahkan visi misi, mestinya terukur. Saat di lapangan, misalnya, kenapa ini harus dilakukan dan bagaimana pencapaiannya,” ucap dia.

Dirinya berharap, debat berikutnya lebih konkret lagi. Jangan sampai, paslon melulu berjanji namun janji mereka tidak rasional. (*)

Font +
Font -